Posyandu Perlu Diperkuat Demi Tangani Stunting

KOMPAS.com - Penguatan pos pelayanan terpadu (posyandu) di masing-masing wilayah perlu diperkuat guna mendukung program penanganan stunting.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagaimana dilansir Antara, Jumat (26/5/2023).

"Pemda (pemerintah daerah) agar mengoptimalkan pelayanan posyandu guna mendukung upaya penanganan stunting. Di setiap posyandu diharapkan telah tersedia alat antropometri, dan di puskesmas diharapkan tersedia alat USG (ultrasonografi)," kata Muhadjir.

Baca juga: Pemerintah Optimistis Target Stunting 14 Persen Tercapai 2024

Dia mengatakan, dengan adanya alat antropometri dan USG, maka upaya intervensi bisa dilakukan dengan lebih tepat sasaran.

Muhadjir menjelaskan, alat antropometri bermanfaat untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran pertumbuhan balita guna deteksi dini kasus stunting.

Sedangkan USG sangat penting untuk memonitor perkembangan janin selama berada di dalam kandungan.

"Kami berharap alat antropometri di posyandu dioptimalkan untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak sehingga balita yang stunting dapat terdeteksi. Demikian juga dengan alat USG di puskesmas betul-betul perlu dioptimalkan untuk para ibu hamil," kata Muhadjir.

Baca juga: Dexa Edukasi Bidan Turunkan Angka Stunting

"Jika diperlukan setiap bulan ibu hamil bisa memeriksakan kondisi janin di puskesmas agar bisa diketahui kondisinya dan jika ada masalah bisa dilakukan intervensi," sambungnya.

Muhadjir menambahkan, seluruh pemangku kepentingan mulai dari kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah perlu bergerak cepat mengoptimalkan program strategis guna mempercepat penurunan stunting di Tanah Air.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting sebesar 21,6 persen.

Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen. Target yang harus dicapai pada 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

Baca juga: Penanganan Stunting Tidak Boleh Berhenti meski Presiden Berganti

Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat program pendampingan terpadu dalam rangka mempercepat penanggulangan stunting di Tanah Air.

"Program pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi telah dilakukan oleh Kemenko PMK bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya," kata dia.

Agus mengemukakan, 12 provinsi prioritas antara lain Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.

Baca juga: 3 Provinsi Ini Alami Penurunan Stunting Balita Paling Besar