Sejumlah Provinsi Komitmen Pembangunan Rendah Karbon

KOMPAS.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjalin kerja sama dengan sejumlah provinsi dalam pembangunan rendah karbon.

Provinsi yang terlibat antara lain Sumatera Utara, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kerja sama tersebut tertuan dalam Nota Kesepakatan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, saat ini Indonesia menghadapi krisis tiga krisis planet atau triple planetary crisis yakni perubahan iklim, tingginya tingkat polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Baca juga: Perpanjang Dukungan Energi Rendah Karbon Indonesia, Inggris Siapkan Rp 135 Miliar

“Implikasi triple planetary crisis ini telah lama dirasakan dan berdampak pada pembangunan khususnya dan umumnya menimbulkan kerugian ekonomi,” ujar Suharso dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Dia menuturkan, komitmen tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045 yang mengusung visi “Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Kerja sama tersebut sekaligus menjadi langkah strategis mewujudkan Indonesia keluar dari perangkap pendapatan kelas menengah atau middle income trap sebelum 2045.

Pasalnya, meratanya pembangunan daerah berkontribusi terhadap tingginya pertumbuhan nasional.

Baca juga: Tiga Provinsi Jadi Model Pembangunan Rendah Karbon, Ini Daftarnya

Suharso mengatakan, pemerintah memiliki prinsip untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan.

Secara jangka panjang, pemerintah memastikan pembangunan yang selaras dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

“Manfaat dari pembangunan dapat terus dirasakan generasi di masa mendatang, kita harus hidup berdampingan, menjaga kelestarian alam dan sumber daya,” ucap Suharso, dikutip dari siaran pers Kementerian PPN/Bappenas.

Penyusunan dan integrasi kebijakan PRKBI ke dalam dokumen perencanaan daerah dapat menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan nasional.

Baca juga: Edukasi Emisi Rendah Karbon, Toyota Gelar Program Jelajah Hijau

Selain itu, ruang lingkup PRKBI juga meliputi sebagai berikut:

• Penguatan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian penurunan serta intensitas emisi
• Penyusunan kajian enabler dalam mempercepat implementasi PRKBI
• Implementasi program PRK pada sektor energi, lahan, dan karbon biru serta program berketahanan iklim pada sektor pertanian, perairan, dan sektor kelautan dan pesisir

Penandatanganan kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan dukungan pusat terhadap misi pembangunan setiap provinsi terkait PRK dan ketahanan iklim menuju pembangunan berkelanjutan.

Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari berhasilnya tujuh provinsi menjadi percontohan PRKBI yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Papua Barat, Riau, dan Bali.

Baca juga: Material Rendah Karbon Kurangi Emisi 30 Persen, AkzoNobel Dukung Desain Berkelanjutan