Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 3 November 2023, 09:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

KOMPAS.com - Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas kesehatan publik dengan menyebarluaskan informasi yang akurat mengenai pengurangan risiko tembakau, salah satunya pemanfaatan produk tembakau alternatif.

Hal ini disampaikan oleh Dosen Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2015-2021 Rumadi Ahmad dalam Konferensi Afrika II tentang Pengurangan Risiko Kesehatan-Kesehatan Global Afrika, beberapa waktu lalu.

“Kami akan terus menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pengurangan risiko lingkungan dan tembakau, serta isu-isu strategis nasional lainnya melalui jaringan NU yang luas untuk memastikan implementasi kebijakan, mulai dari tingkat akar rumput,” paparnya, dikutip dari rilis pers, Jumat (3/11/2023).

Menurut Rumadi, pengurangan risiko tembakau dengan memanfaatkan produk tembakau alternatif perlu untuk segera dimaksimalkan mengingat tingginya angka perokok di Indonesia.

Baca juga: AstraZeneca Dekarbonisasi Sektor Kesehatan Melalui Elektrifikasi Mobilitas

Dia menyebut, pertumbuhan prevalensi merokok naik dari 27 persen pada tahun 1995 telah menjadi 36,3 persen pada tahun 2018.

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk menghadapi penyakit yang berkaitan dengan kebiasaan merokok.

“Adanya potensi (pemanfaatan) produk tembakau alternatif yang inovatif dan (profil) risikonya yang lebih rendah memotivasi kami untuk menyederhanakan pendekatan dalam pengurangan risiko tembakau. Pemerintah perlu memaksimalkan manfaatnya demi kesehatan masyarakat yang lebih baik,” jelasnya.

Agar penggunaan produk tembakau alternatif dapat dimaksimalkan oleh perokok dewasa, lanjut Rumadi, seluruh pemangku kepentingan perlu mendorong inovasi untuk pengurangan risiko melalui pembangunan infrastruktur komunitas riset oleh akademisi secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak.

Tak hanya itu, organisasi masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menciptakan dialog di ruang publik.

Baca juga: 6 Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan Manusia

Dukungan PBNU terhadap pemanfaatan produk tembakau alternatif disampaikan melalui kajian yang dilakukan Lakpesdam sebelumnya dengan buku berjudul “Fikih Tembakau-Kebijakan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia.”

Prioritas NU, lanjut Rumadi, adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pro dan kontra dengan mengandalkan bukti ilmiah dan empiris.

"Hal ini untuk memastikan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga meminimalkan potensi dalam berbagai aspek dan menerapkan pendekatan produk tembakau alternatif supaya relevan,” kata Rumadi.

Pada forum yang sama, Wakil Direktur AOI University Hospital Jepang Dr. Hiroya Kumamaru menyampaikan,  pendekatan berhenti merokok secara total ternyata sulit dilakukan bagi perokok dewasa di Jepang.

Maka itu, pemanfaatan produk tembakau alternatif, seperi produk tembakau yang dipanaskan ternyata dapat membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaan merokok di negara tersebut.

Baca juga: Pakar Indonesia Beri Masukan pada Konferensi Kesehatan Global Afrika

Menurut Hiroya, mengobati penyakit yang berkaitan dengan merokok membutuhkan biaya sekitar 4,3 triliun yen. Pengeluarannya hampir dua kali lipat pendapatan pajak, yaitu 2,8 triliun yen per tahun.

"Adanya produk tembakau yang dipanaskan membantu sepertiga jumlah pria dan seperempat jumlah wanita di Jepang untuk mulai berhenti merokok,” tuntasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Transformasi Embung Doho Wonogiri, Dari Infrastruktur Irigasi menjadi Destinasi Wisata
Transformasi Embung Doho Wonogiri, Dari Infrastruktur Irigasi menjadi Destinasi Wisata
Pemerintah
Biaya Kerusakan Iklim Melonjak 4 Kali Lipat Jika Batas Suhu 1,5 Derajat C Terlampaui
Biaya Kerusakan Iklim Melonjak 4 Kali Lipat Jika Batas Suhu 1,5 Derajat C Terlampaui
Pemerintah
Coca-Cola Perkuat Tata Kelola Sumber Daya Air di Sejumlah Daerah
Coca-Cola Perkuat Tata Kelola Sumber Daya Air di Sejumlah Daerah
Swasta
Elektrifikasi Dorong Permintaan Listrik, Energi Terbarukan Jadi Kunci
Elektrifikasi Dorong Permintaan Listrik, Energi Terbarukan Jadi Kunci
Swasta
Universitas Pattimura Dorong Digitalisasi Musik Ambon untuk Perkuat Hak Cipta
Universitas Pattimura Dorong Digitalisasi Musik Ambon untuk Perkuat Hak Cipta
LSM/Figur
Lapisan Es Antarktika Terus Meleleh Sepanjang Abad meski Emisi Dipangkas
Lapisan Es Antarktika Terus Meleleh Sepanjang Abad meski Emisi Dipangkas
Pemerintah
PBB: Panas Ekstrem Ancam Keselamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir
PBB: Panas Ekstrem Ancam Keselamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir
Pemerintah
OJK : Infrastruktur Pasar Karbon RI Paling Kompleks di Dunia, 2026 - 2027 Jadi Fase Krusial
OJK : Infrastruktur Pasar Karbon RI Paling Kompleks di Dunia, 2026 - 2027 Jadi Fase Krusial
Pemerintah
Kisah Suhendra, Bangkit dari Bangkrut Usai Jadi Rantai Pasok IWIP
Kisah Suhendra, Bangkit dari Bangkrut Usai Jadi Rantai Pasok IWIP
Swasta
Studi: Anak-Anak Masyarakat Adat Paling Rentan Terdampak Krisis Iklim
Studi: Anak-Anak Masyarakat Adat Paling Rentan Terdampak Krisis Iklim
Pemerintah
Blackout Iberia Jadi Pelajaran, Indonesia Perlu Perkuat Jaringan Listrik
Blackout Iberia Jadi Pelajaran, Indonesia Perlu Perkuat Jaringan Listrik
LSM/Figur
Raksasa Bisnis Dunia Desak Reformasi Keuangan Demi Hentikan Kerusakan Alam
Raksasa Bisnis Dunia Desak Reformasi Keuangan Demi Hentikan Kerusakan Alam
Pemerintah
Momentum Kesepakatan BRICS bagi Ambisi 100 GW PLTS Indonesia
Momentum Kesepakatan BRICS bagi Ambisi 100 GW PLTS Indonesia
LSM/Figur
Dari Perca Tenun NTT Jadi Produk Bernilai Tinggi lewat Teknik Sashiko Jepang
Dari Perca Tenun NTT Jadi Produk Bernilai Tinggi lewat Teknik Sashiko Jepang
Pemerintah
Badan Baru: Di Mana Ruang Kelola Masyarakat Gambut?
Badan Baru: Di Mana Ruang Kelola Masyarakat Gambut?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau