Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembalikan Semangat Keinsinyuran, IAP dan PII Gelar Sekolah Semanggi

Kompas.com, 9 November 2023, 06:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) DKI Jakarta menyelenggarakan Sekolah Semanggi Perencanaan Kota dan Wilayah.

Sekolah ini dimulai pada Rabu, 8 November 2023 atau bertepatan dengan World Town Planning Day, mengusung tema “Towards a Competitive Planner for a Sustainable City Planning,”.

Penyelenggaraan Sekolah Semanggi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi digital telah banyak menuntut lulusan sarjana baru untuk bisa langsung praktik sesuai dengan kebutuhan zaman.

Saat ini terdapat 102 sekolah Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) yang tersebar di seluruh Indonesia, dan menghasilkan ratusan sarjana baru setiap tahunnya.

Selain itu adanya miss match keterampilan yang diajarkan di dalam kampus dan kebutuhan pasar tenaga kerja mendorong IAP DKI Jakarta dan BKTKP PII untuk menghadirkan jembatan keterampilan pada keduanya.

Baca juga: 6.877 Anak Tidak Sekolah di Sorong Selatan, Butuh Perhatian Pemerintah

Terlebih saat ini semakin banyak penerima kerja yang lebih mementingkan skill dibandingkan latar belakang kampus.

Sekolah Semanggi Perencana Kota dan Wilayah hadir sebagai sarana pembelajaran singkat (short course) bagi lulusan sarjana baru untuk memahami skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja pada bidang perencanaan kota dan wilayah. Sekolah ini terbuka juga untuk mahasiswa PWK tingkat akhir dan umum.

“Sekolah Semanggi ini terinspirasi pada saat kami IAP DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Korea Selatan. Pada saat itu kami tersadarkan betul bahwa demand job yang ada saat ini mencari pekerja yang penuh dengan keterampilan (skill oriented),” jelas Ketua IAP DKI Jakarta Adhamaski Pangeran, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Adham melanjutkan, jika dahulu pada tahun 1990-an sampai awal 2000-an dunia usaha mencari tenaga kerja profesional yang bisa berbahasa asing atau mahir komputer, saat ini tuntutan profesional di pasar tenaga kerja harus memiliki skill pada berbagai perangkat.

Utamanya di dunia spatial planning, pasar tenaga kerja saat ini tidak hanya melihat dari mana asal kampusnya, tetapi juga melihat apakah profesional tersebut kompeten menggunakan Geographic Information System (GIS), mampu memanfaatkan drone, dan bahkan memahami big data.

Baca juga: BLUD SMK Diluncurkan di Kepri, Pengembangan Sekolah Bisa Lebih Cepat

Adham menuturkan, guna memahami perubahan zaman dan tuntutan keterampilan tersebut, IAP dan PII berharap Sekolah Semanggi Perencana Kota dan Wilayah ini dapat membantu para siswa/pembelajar untuk memahami berbagai keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini.

"Dengan hati dan keinginan yang tulus, kami berharap akan dapat membantu adik-adik dan rekan-rekan semua untuk memudahkan jalan dalam mencari kerja dan menjadi profesional yang kompeten,” ucap Adham.

Bangkitkan Semangat Keinsinyuran

Pada kesempatan yang sama, Ketua BKTKP PII Soelaeman Soemawinata mengatakan, BKTKP PII melalui Sekolah Semanggi Perencana Kota dan Wilayah bermaksud mengembalikan semangat keinsinyuran pada urban and regional planning sehingga para peserta bisa memahami keterampilan teknis yang dibutuhkan saat ini.

“Saya berharap program ini dijadikan sebuah yang permanen. Kita terus menggali potensi dari bangsa kita bagaimana sarjana-sarjana yang masih muda ini bisa punya kualitas yang lebih baik sesuai tantangan di lapangan,” katanya.

Ketua Umum REI periode 2016-2019 ini juga menyoroti paradigma dari planning process yang saat ini secara substansi sudah berubah dibandingkan tahun 1980-an.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Transformasi Embung Doho Wonogiri, Dari Infrastruktur Irigasi menjadi Destinasi Wisata
Transformasi Embung Doho Wonogiri, Dari Infrastruktur Irigasi menjadi Destinasi Wisata
Pemerintah
Biaya Kerusakan Iklim Melonjak 4 Kali Lipat Jika Batas Suhu 1,5 Derajat C Terlampaui
Biaya Kerusakan Iklim Melonjak 4 Kali Lipat Jika Batas Suhu 1,5 Derajat C Terlampaui
Pemerintah
Coca-Cola Perkuat Tata Kelola Sumber Daya Air di Sejumlah Daerah
Coca-Cola Perkuat Tata Kelola Sumber Daya Air di Sejumlah Daerah
Swasta
Elektrifikasi Dorong Permintaan Listrik, Energi Terbarukan Jadi Kunci
Elektrifikasi Dorong Permintaan Listrik, Energi Terbarukan Jadi Kunci
Swasta
Universitas Pattimura Dorong Digitalisasi Musik Ambon untuk Perkuat Hak Cipta
Universitas Pattimura Dorong Digitalisasi Musik Ambon untuk Perkuat Hak Cipta
LSM/Figur
Lapisan Es Antarktika Terus Meleleh Sepanjang Abad meski Emisi Dipangkas
Lapisan Es Antarktika Terus Meleleh Sepanjang Abad meski Emisi Dipangkas
Pemerintah
PBB: Panas Ekstrem Ancam Keselamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir
PBB: Panas Ekstrem Ancam Keselamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir
Pemerintah
OJK : Infrastruktur Pasar Karbon RI Paling Kompleks di Dunia, 2026 - 2027 Jadi Fase Krusial
OJK : Infrastruktur Pasar Karbon RI Paling Kompleks di Dunia, 2026 - 2027 Jadi Fase Krusial
Pemerintah
Kisah Suhendra, Bangkit dari Bangkrut Usai Jadi Rantai Pasok IWIP
Kisah Suhendra, Bangkit dari Bangkrut Usai Jadi Rantai Pasok IWIP
Swasta
Studi: Anak-Anak Masyarakat Adat Paling Rentan Terdampak Krisis Iklim
Studi: Anak-Anak Masyarakat Adat Paling Rentan Terdampak Krisis Iklim
Pemerintah
Blackout Iberia Jadi Pelajaran, Indonesia Perlu Perkuat Jaringan Listrik
Blackout Iberia Jadi Pelajaran, Indonesia Perlu Perkuat Jaringan Listrik
LSM/Figur
Raksasa Bisnis Dunia Desak Reformasi Keuangan Demi Hentikan Kerusakan Alam
Raksasa Bisnis Dunia Desak Reformasi Keuangan Demi Hentikan Kerusakan Alam
Pemerintah
Momentum Kesepakatan BRICS bagi Ambisi 100 GW PLTS Indonesia
Momentum Kesepakatan BRICS bagi Ambisi 100 GW PLTS Indonesia
LSM/Figur
Dari Perca Tenun NTT Jadi Produk Bernilai Tinggi lewat Teknik Sashiko Jepang
Dari Perca Tenun NTT Jadi Produk Bernilai Tinggi lewat Teknik Sashiko Jepang
Pemerintah
Badan Baru: Di Mana Ruang Kelola Masyarakat Gambut?
Badan Baru: Di Mana Ruang Kelola Masyarakat Gambut?
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau