Pemerintah Didesak Gunakan Perangkat Lunak Berlisensi Lindungi Obyek Vital

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring meningkatnya frekuensi serangan siber, BSA mendesak  pemerintah dan pelaku bisnis di Asia Tenggara mengadopsi perangkat lunak berlisensi dan aman untuk proyek infrastruktur vital mereka.

Proyek infrastruktur vital ini termasuk pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Indonesia.

Desakan ini merupakan tanggapan terhadap pola yang mengkhawatirkan, perangkat lunak ilegal menyusup ke dalam proyek-proyek pekerjaan publik dan infrastruktur, yang membawa risiko ganda terhadap keamanan siber dan kualitas keseluruhan upaya penting ini.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, konsekuensi yang mengkhawatirkan terkait dengan penggunaan perangkat lunak ilegal, pada Agustus 2023, terjadi peningkatan serangan siber yang signifikan sebesar 219.414.104.

Baca juga: 13 Badan PBB Dukung Pembangunan IKN, Ini Daftarnya

Adapun yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa 52,51 persen dari insiden tersebut dihasilkan dari malware, mencapai hampir 115.208.766 serangan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 707.409 insiden melibatkan serangan ransomware, yang paling mungkin menyebabkan kerugian finansial yang besar.

Berdasarkan temuan ini, sangat penting untuk menggunakan perangkat lunak berlisensi dan aman dalam proyek pembangunan IKN, yang merupakan proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah negara ini.

Pendekatan ini memastikan ketahanan siber dan keunggulan keseluruhan proyek seraya memitigasi risiko terkait dengan perangkat lunak ilegal.

Selain itu, dengan investasi besar senilai Rp 523 triliun, membuat proyek ini dapat dengan mudah membeli perangkat lunak berlisensi.

Pendekatan ini juga berlaku untuk negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Penting bagi proyek pekerjaan publik, termasuk proyek-proyek besar seperti bendungan dan kereta api, untuk mengadopsi perangkat lunak berlisensi guna mencegah efek yang merugikan.

Baca juga: Kementerian PUPR Jamin Pembangunan Rusun IKN Minim Tebang Pohon

Namun sayangnya, menurut penyelidikan terbaru yang dilakukan oleh penegak hukum telah mengungkap adanya perusahaan teknik dan desain yang menggunakan perangkat lunak ilegal dalam proyek-proyek infrastruktur penting di kedua negara tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran serius.

Dalam laporan terbaru oleh Divisi Pemberantasan Kejahatan Ekonomi (ECD) Kepolisian Kerajaan Thailand, distributor lokal alat pengukur terbukti menggunakan delapan salinan perangkat lunak AutoCAD yang tidak berlisensi dalam pembuatan perangkat penting untuk proyek-proyek infrastruktur nasional.

Demikian pula di Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen (MDTCA) melakukan razia terhadap perusahaan-perusahaan desain rekayasa, termasuk perusahaan konsultan desain dan teknik besar yang terlibat dalam proyek-proyek pekerjaan publik penting seperti konstruksi kereta api nasional.

Pendapatan tahunan perusahaan yang hampir mencapai 1,5 juta dolar AS dan aset yang melebihi 1,7 juta dolar AS berada dalam risiko akibat penggunaan perangkat lunak ilegal.

Baca juga: Dari Mana Saja Sumber Energi Listrik di IKN Mendatang?

Direktur Senior BSA Tarun Sawney mengatakan, ada banyak kasus di mana perusahaan teknik di Asia Tenggara dengan sengaja menggunakan perangkat lunak ilegal atau mengelola aset perangkat lunak mereka secara tidak efektif, sehingga mengakibatkan desainer mereka menggunakan perangkat lunak ilegal.

Terlepas dari alasan di balik tindakan ini, keduanya berbahaya dan dapat dihindari. Perusahaan rekayasa besar yang dipercayakan dengan proyek infrastruktur nasional menerima alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah masing-masing.

Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk berinvestasi dalam perangkat lunak desain yang berlisensi, aman, dan dapat diandalkan.

"Masyarakat yang telah membayar pajak dengan benar mengharapkan bahwa pekerjaan publik dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan keselamatan dan kualitas yang maksimal," ujar Tarun dalam rilis pers, Senin (13/11/2023).