Kepala BNPB Sebut RI Hadapi Anomali Bencana, Ada Karhutla dan Banjir

KOMPAS.com - Beberapa daerah di Indonesia disebut tengah menghadapi anomali bencana alam karena ada daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto saat rapat koordinasi penanganan bencana di Kota Padang, Senin (11/3/2024).

"Kalau kita melihat fenomena di luar Sumatera Barat (Sumbar) yang dikhawatirkan itu bencana hidrometeorologi kering," kata Suharyanto sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: HK Gerak Cepat Turunkan Bantuan Alat Berat Atas Bencana Pariaman

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi masih banyak hujan yang terjadi.

Akan tetapi, BNPB mencatat ada empat titik kebakaran karhutla di Riau sejauh ini.

"Inilah anomali negara kita. Di Sumbar yang tiap tahun gempa, erupsi, banjir, dan longsor. Namun, di provinsi sebelah terjadi karhutla," ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah mengkhawatirkan menipisnya pasokan air akibat bencana hidrometeorologi kering seperti karhutla.

Baca juga: Studi HCC: 48 Persen Warga Tidak Siap Hadapi Bencana Banjir

"Justru pemerintah khawatir ketersediaan air dalam rangka produktivitas pertanian," jelas dia.

Bencana kekeringan tersebut perlu diwaspadai semua daerah termasuk di Provinsi Sumbar. Sebab, hal itu akan berdampak pada ketersediaan pasokan pangan.

Dalam rapat koordinasi penanganan bencana, BNPB mengingatkan kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk meyakinkan masyarakat status tanggap dan siaga darurat tidak akan berlangsung lama.

"Sebab, hal itu bisa berdampak pada pelayanan dan penanganan dalam kondisi darurat," ujarnya.

Baca juga: Mataram Pakai PJU Tenaga Surya, Upaya Mitigasi Bencana dan Efisiensi Anggaran

Dia menambahkan, BNPB sempat menerima informasi distribusi bahan makanan dan kebutuhan dasar bagi korban banjir dan longsor yang tidak lancar.

Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memastikan tidak ada warga yang belum mendapatkan bantuan logistik.

Suharyanto juga menyakini, pemerintah daerah termasuk TNI dan Polri bisa menerobos berbagai kendala di lapangan termasuk daerah yang terisolir dengan mengerahkan alat berat.

Baca juga: 7 Provinsi dengan Bencana Terbanyak Sepanjang 2023