Ketimpangan Pembangunan Terus Terjadi, Perempuan Masih Tertinggal

KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut masih terdapat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat hasil pembangunan.

Plt Sekretaris Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu mengatakan, situasi tersebut terlihat jelas dari kesenjangan berbagai indeks seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender.

"Di samping itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan juga masih menjadi masalah yang perlu diatasi," kata Titi dalam Musyawarah Nasional Perempuan (Munas Perempuan) Tahun 2024 sebagaimana dilansir Antara, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan Diresmikan di Subang

Dia menuturkan, digelarnya Munas Perempuan Tahun 2024 menjadi sangat penting.

Pasalnya, kegiatan tersebut menjadi forum yang sangat strategis untuk memastikan suara kelompok rentan dapat diakui dan diakomodasi di dalam perencanaan pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah, di tataran daerah dan nasional.

"Munas Perempuan merupakan salah satu forum yang strategis untuk menjawab isu krusial tentang minimnya partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, anak, serta kelompok rentan, dan marginal lainnya di Indonesia," kata Titi.

Baca juga: Komnas Perempuan: Tak Ada Restorative Justice Bagi Pelaku TPKS

Dia menambahkan, sebagai bagian dari masyarakat ASEAN, Indonesia telah menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan.

Sehingga Munas Perempuan menjadi momentum yang penting untuk merefleksikan kontribusi dan peran perempuan dalam pembangunan, baik di daerah maupun di nasional.

Tahun ini merupakan Munas Perempuan kedua dan akan menampung usulan dari perempuan, penyandang disabilitas, anak, kelompok rentan, dan kelompok marginal dalam proses penyusunan berbagai rencana pembangunan.

Baca juga: Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan

Berbagai rencana tersebut mencakup rencana strategis kementerian dan lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

"Serta menjadi forum yang strategis untuk menanggapi isu-isu penting terkait dengan partisipasi bermakna kelompok rentan dalam pembangunan daerah dan nasional," kata Titi.

Munas Perempuan Tahun 2024 terselenggara atas kolaborasi dari Kementerian PPPA, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan sejumlah organisasi masyarakat sipil pengampu program inklusi.

Baca juga: Keterlibatan Perempuan dalam Peringatan Dini Bencana Perlu Ditingkatkan, Ini Alasannya