Transisi Energi Hijau Harus Bawa Kemakmuran dan Kesetaraan

KOMPAS.com - Masyarakat internasional perlu memastikan bahwa peralihan global dari bahan bakar fosil ke energi bersih bersifat adil. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed.

Seperti yang kita ketahui makin banyak teknologi energi bersih yang berkembang pesat saat ini. Mulai dari turbin angin, panel surya hingga kendaraan listrik.

Permintaan energi bersih tersebut diproyeksikan meningkat hampir tiga kali lipat pada 2030 karena dunia makin gencar beralih dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas untuk mengurangi emisi karbon dioksida.

Sayangnya meski permintaan naik, Mohammed menyebut transisi energi tersebut tidak merata.

Baca juga:

• Investasi Energi Bersih Global Lebih Tinggi dari Bahan Bakar Fosil
• Transisi Energi Berkeadilan Jadi Prinsip Utama Target Net Zero Emissions

Selain itu juga, transisi ini juga dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan dan merugikan khususnya negara-negara berkembang yang sumber daya, manusia, dan lingkungannya berisiko dieksploitasi.

Laporan Panel Transisi Energi

Mengutip laman resmi United Nations, Rabu (6/11/2024) untuk mengatasi masalah itu, Sekretaris Jenderal kemudian membentuk Panel Transisi Energi yang baru-baru ini juga telah mengeluarkan laporan

Laporan tersebut mengidentifikasi cara-cara pemerintah, industri, dan PBB dalam menanamkan keadilan dan kesetaraan di masa transisi energi sebagai upaya untuk memacu pembangunan berkelanjutan, menghormati manusia, melindungi lingkungan, dan mendorong kemakmuran di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya.

Laporan tersebut juga menguraikan tujuh prinsip panduan yang memprioritaskan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan pembangunan inklusif sekaligus menekankan perdagangan dan investasi yang bertanggung jawab.

Tidak hanya itu saja, laporan pun menetapkan lima Rekomendasi yang Dapat Ditindaklanjuti, mencakup pembentukan kelompok ahli yang diselenggarakan PBB untuk memimpin dialog kebijakan yang adil dan mendorong akuntabilitas di seluruh rantai nilai mineral.

Baca juga:

• Mengalirkan Harapan Energi Bersih Berkelanjutan pada Ratusan PLTA di Negeri Kaya Air
• OJK Dorong Perbanyak Energi Bersih: Agar Pasar Karbon RI Berdaya Saing

Lebih jauh, laporan tersebut mengadvokasi kerangka kerja transparansi global, mekanisme pendanaan untuk mengatasi dampak jangka panjang pertambangan, dan dukungan bagi penambang skala kecil sebagai mitra dalam pembangunan berkelanjutan.

“Bersama-sama, rekomendasi ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan akuntabilitas, dan memastikan bahwa energi bersih tidak hanya mendorong perekonomian kita tetapi juga pertumbuhan yang adil dan tangguh,” jelas Mohammed.

Ia menambahkan Sekretaris Jenderal meminta Panel dan PBB untuk memberi tahu Negara Anggota dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan peluncuran laporan tersebut.

“Kami sedang mempersiapkan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan Panel yang termasuk di antaranya menjaga dan memajukan hak asasi manusia, khususnya hak-hak Masyarakat Adat, di seluruh rantai nilai mineral penting,” katanya.

Kerjasama dengan negara anggota ini pun pada akhirnya dapat menghasilkan kemakmuran dan kesetaraan dalam pemanfaatan energi bersih.