Menang Pilpres, Trump Bersiap Tarik AS dari Perjanjian Paris

KOMPAS.com - Tim transisi presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersiap mengumumkan untuk menarik diri dari Perjanjiann Paris.

Selain itu, tim transisi juga akan mereduksi kebijakan iklim untuk memungkinkan lebih banyak pengeboran dan penambangan bahan bakar fosil.

Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh media asal "Negeri Pama Sam", New York Times, Jumat (8/10/2024).

Baca juga: Kemenangan Trump dan Kekhawatiran Ilmuwan Iklim

Sebelumnya, Trump resmi memenangi Pilpres AS 2024 setelah meraih lebih dari 270 suara elektoral.

Hingga Kamis (7/11/2024) pagi, Trump mendapatkan 295 suara elektoral, unggul jauh dari Kamala Harris yang memperoleh 226 suara elektoral.

Dengan perolehan suara tersebut, Trump akan kembali menjadi orang nomor satu di "Negeri Paman Sam" setelah menjabat sebagai presiden pada periode 2017-2020.

Dalam periode tersebut, Trump sempat menarik AS dari Perjanjian Paris. Namun ketika Joe Biden terpilih sebagai presiden pada pilpres 2020, dia kembali menarik AS ke dalam Perjanjian Paris.

Baca juga: 9 Tahun Usai Perjanjian Paris, Transisi Energi Terganjal Kesenjangan Teknologi

Perjanjian Paris sendiri merupakan kesepatan pada 2015 di mana lebih dari 190 negara sepakat mengekang emisi gas rumah kaca (GRK) dan membatasi suhu Bumi naik tak lebih dari 1,5 derajat celsius.

Trump juga akan mengeluarkan izin ekspor baru untuk gas alam cair ke Asia dan Eropa.

Selain itu, sang presiden terpilih bakal mencabut keringanan yang memungkinkan sejumlah negara bagian memiliki standar polusi yang lebih ketat.

Saat masa kampanye, Trump telah berjanji untuk mengambil lebih banyak tindakan untuk memperpanjang energi fosil, sebagaimana dilansir Reuters.

Juru bicara tim transisi Trump, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa hasil Pilpres AS melegitimasi realisasi janji-janji yang disampaikan sang presiden terpilih saat kampanye.

Baca juga: Sejak Perjanjian Paris, Bank Masih Gelontorkan Rp 110 Kuadriliun ke Industri Energi Fosil

"Dia akan menepatinya," kata Leavitt dalam sebuah tanggapan kepada Reuters.

Pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden, "Negeri Paman Sam" menghentikan persetujuan ekspor gas alam yang dicairkan untuk menyelesaikan studi tentang dampak lingkungan dan ekonomi dari ekspor tersebut.

Kementerian Energi AS akan mengeluarkan draf analisis terbaru untuk periode komentar publik 60 hari sebelum akhir tahun.

Beberapa orang di tim transisi Trump juga sedang mendiskusikan pemindahan kantor pusat Badan Perlindungan Lingkungan dari Washington.

Baca juga: Pemerintah Susun Target Iklim, IESR: Perlu Sejalan Perjanjian Paris