Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 23 Januari 2025, 17:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Jelang 100 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk batu bara didesak untuk dievaluasi.

Lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap akselerasi pengembangan energi terbarukan.

DMO adalah kewajiban yang dibebankan badan usaha untuk menjual batu bara ke dalam negeri dengan batas jumlah dan harga yang dipatok pemerintah.

Baca juga: IEA: Permintaan Batu Bara Global Bakal Tetap Stabil Hingga 2027

Kebijakan DMO membuat harga batu bara lebih rendah sehingga berpengaruh terhadap pengembangan energi terbarukan.

Pasalnya, lembaga think tank tersebut menilai DMO menjadi penghambat keekonomian energi terbarukan.

Selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, IESR menilai reformasi kebijakan DMO batu bara kepada PLN belum ada di radar para pembuat kebijakan.

IESR merekomendasikan, daripada mempertahankan subsidi batu bara dalam bentuk DMO senilai 70 dollar AS per ton kepada PLN, sebaliknya pemerintah membuat skema pendanaan baru untuk membantu pendanaan transisi energi di Indonesia.

Baca juga: Ada Pengaruh China, Permintaan Batu Bara Global Alami Titik Jenuh Hingga 2027

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, contoh pendanaan transisi energi bisa dilakukan dengan cara memungut antara 2,5 sampai 5 persen dari nilai batu bara yang diekspor.

IESR memperkirakan pemerintah dapat menghimpun 1,25 sampai 2,5 miliar dollar AS per tahun dari pungutan ini.

"Dana ini dapat membantu pembiayaan investasi pembangkit energi terbarukan dan transmisi yang dilakukan oleh PLN dan pemilik Wilus (Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) lainnya," kata Fabby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Lebih jauh, Fabby menekankan pentingnya penyediaan "arena pertarungan" yang adil untuk pemanfaatan energi terbarukan dan bahan bakar fosil. Caranya adalah dengan mengurangi subsidi energi fosil secara bertahap.

Baca juga: Kapasitas PLTU Captive RI Diprediksi Salip Pembangkit Batu Bara Australia

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2024, pemerintah menghabiskan anggaran Rp 386,9 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi fosil, termasuk bahan bakar minyak (BBM), gas alam yang dicairkan atau LPG, dan listrik.

Sementara, penggunaan energi fosil, termasuk BBM berkualitas rendah, telah meningkatkan beban biaya kesehatan hingga Rp 1,2 triliun pada 2023 untuk wilayah Jakarta saja akibat tingginya polusi.

Selama 100 hari ini, IESR menilai pemerintah Prabowo-Gibran masih belum memiliki strategi penurunan subsidi energi kotor dan mengatasi dampak harga energi jika subsidi dikurangi secara bertahap dan dibuat tepat sasaran.

Fabby juga menambahkan agar pemerintah perlu secara serius mencermati tren pasar global yang menuntut produk barang maupun jasa yang rendah emisi.

"Permintaan tersebut mau tak mau menuntut listrik yang bersih dan rendah karbon. Kemampuan negara menyediakan listrik rendah karbon akan menentukan daya tarik investasi sebuah negara," ucap Fabby.

Baca juga: PLN IP Manfaatkan Limbah Uang Kertas BI untuk Campuran PLTU Batu Bara 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
6 Perusahaan Indonesia Sabet Penghargaan Emas ESG Tingkat Asia
6 Perusahaan Indonesia Sabet Penghargaan Emas ESG Tingkat Asia
Swasta
40 Perusahaan Malaysia, Indonesia, dan Filipina Raih 52 Penghargaan ESG Asia 2026
40 Perusahaan Malaysia, Indonesia, dan Filipina Raih 52 Penghargaan ESG Asia 2026
Swasta
Karhutla Ancam Penghidupan dan Pendidikan di Kalimantan
Karhutla Ancam Penghidupan dan Pendidikan di Kalimantan
LSM/Figur
Ketika China Menjadi Ruang Belajar bagi Siswa
Ketika China Menjadi Ruang Belajar bagi Siswa
Swasta
Aksi Pengurangan Penuh Metana Bisa Tekan Emisi, Namun Gagal Capai Target 2030
Aksi Pengurangan Penuh Metana Bisa Tekan Emisi, Namun Gagal Capai Target 2030
Pemerintah
Ekspor Indonesia Terancam CBAM dan EUDR, Sistem MRV Emisi Perlu Diperkuat
Ekspor Indonesia Terancam CBAM dan EUDR, Sistem MRV Emisi Perlu Diperkuat
LSM/Figur
Arak Monster Godzilla, Koalisi Orang Muda Serukan Keadilan Iklim Antargenerasi
Arak Monster Godzilla, Koalisi Orang Muda Serukan Keadilan Iklim Antargenerasi
LSM/Figur
Cegah Pembukaan Lahan dengan Dibakar, Koperasi Sawit di Kaltim Sewa Alat Berat
Cegah Pembukaan Lahan dengan Dibakar, Koperasi Sawit di Kaltim Sewa Alat Berat
LSM/Figur
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Perlu Pertimbangkan Satwa yang Ada
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Perlu Pertimbangkan Satwa yang Ada
LSM/Figur
Restorasi Ekosistem Global Lambat, PBB Ungkap Baru Mencapai 25 Persen
Restorasi Ekosistem Global Lambat, PBB Ungkap Baru Mencapai 25 Persen
Pemerintah
Riset Ungkap Mahasiswa Alami Kecemasan Akibat Krisis Iklim
Riset Ungkap Mahasiswa Alami Kecemasan Akibat Krisis Iklim
Pemerintah
Ditopang PLTS Atap Industri, Bauran EBT di Jawa Barat Capai 23,58 Persen
Ditopang PLTS Atap Industri, Bauran EBT di Jawa Barat Capai 23,58 Persen
Pemerintah
Lele Jadi Sumber Protein Terjangkau, Peternak Madura Kembangkan Metode Panen 45 Hari
Lele Jadi Sumber Protein Terjangkau, Peternak Madura Kembangkan Metode Panen 45 Hari
LSM/Figur
Alarm Kesehatan, Kasus Kanker Serviks Global Diprediksi Terus Meningkat
Alarm Kesehatan, Kasus Kanker Serviks Global Diprediksi Terus Meningkat
Pemerintah
Kelompok Disabilitas di Pedalaman Kalimantan Pakai Dana Karbon untuk Budi Daya Ikan
Kelompok Disabilitas di Pedalaman Kalimantan Pakai Dana Karbon untuk Budi Daya Ikan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau