KKP Ungkap VMS Jadi Kunci Pengawasan Perikanan Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menjadi komponen strategis dalam pengawasan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia.

Teknologi ini dinilai berperan penting dalam mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang tengah diimplementasikan pemerintah.

“VMS memungkinkan pemantauan kapal perikanan secara real-time, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi risiko praktik penangkapan ikan ilegal,” ujar Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP dalam keterangan resmi, Rabu (14/5/2025).

Baca juga: KKP Dorong Arwana Super Red Legal dan Lestari Demi Ekonomi Lokal

Ia mengatakan bahwa data pergerakan kapal yang terekam melalui VMS menjadi basis penting bagi penerapan PIT secara tepat sasaran. Dengan data ini, aktivitas kapal bisa dikendalikan agar tetap mengambil ikan sesuai dengan zona dan kuota yang ditetapkan.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menilai pendekatan pengawasan berbasis data akan mendorong tata kelola perikanan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

“Dengan ini akan tercipta tata kelola perikanan yang lebih transparan dan adil, serta memastikan bahwa sumber daya ikan dapat tetap tersedia bagi generasi mendatang,” kata Lotharia.

Adapun, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menambahkan bahwa kebijakan PIT tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Baca juga: KKP Rilis Panduan untuk Selamatkan 30 Persen Laut Indonesia

Pemanfaatan teknologi seperti VMS disebut sebagai langkah penting menuju perikanan tangkap yang berkelanjutan.