Antisipasi Karhutla di Sumsel, Menteri LH Gandeng Gapki Siapkan Langkah Mitigasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki untuk mengambil langkah antisipasi serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.

Hanif menilai Gapki berperan memastikan pelaku industri kelapa sawit menjalankan standar operasional, sejalan dengan praktik berkelanjutan sekaligus menjadi corong dalam pengendalian karhutla. Karenanya, pemerintah mendorong seluruh pengusaha industri sawit di Indonesia bergabung bersama Gapki.

"Kami akan terus mendorong setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota Gapki. Karena ke depan, salah satu syarat mendapatkan sertifikat Proper adalah menjadi anggota Gapki," ungkap Hanif dalam keterangannya, Selasa (27/5/2025).

Baca juga: Kemarau Basah, Karhutla 2025 Minimal Harus Serendah 2022

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Sumatera Selatan akan mulai memasuki musim kemarau pada Juni-Oktober 2025. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel, Wandayantolis, telah menyampaikan pemberitahuan dan meminta Pemda Sumsel lebih waspada terhadap karhutIa.

Dia menyebut, peningkatan suhu pada musim kemarau tahun ini sangat mungkin terjadi akibat La Nina atau kemarau basah yang terjadi di 2024.

“Sampai saat ini hanya ada lima fire spot (titik api) dengan luas sekitar 5 hektar di Sumatera Selatan. Kondisi ini menempatkan Sumsel sebagai Provinsi nomor dua terbawah dengan potensi karhutla sampai dengan saat ini," jelas Hanif.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengakui perlunya perusahaan sawit segera bergabung dengan Gapki. Sebab, dari 277 perusahaan baru 77 yang terdaftar sebagai anggota.

Baca juga: Menteri LH Minta Industri Sawit Berkoordinasi untuk Mitigasi Karhutla

“Saya akan ikut campur supaya perusahaan ikut masuk GAPKI,” ujar Herman.

Wajib Patuhi Regulasi

Wakil Ketua Umum II Gapki, Susanto, menyatakan komitmen dan kesiapan seluruh perusahaan anggota dalam menghadapi musim kemarau 2025. Dikatakannya, perusahaan itu telah melakukan mitigasi dan menyiapkan langkah konkret dalam menghadapi potensi karhutla, termasuk di wilayah Sumsel.

Sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota Gaoki poun wajib mematuhi regulasi yang berlaku, serta memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan agar selalu dalam kondisi siap.

“GAPKI tidak hanya berfokus pada produksi, namun berkomitmen penuh dan patuh terhadap prinsip sustainability atau keberlanjutan, khususnya perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional," tutur Susanto.

Baca juga: 10 Kabupaten Kota di Riau Umumkan Status Siaga Karhutla

Gapki juga merangkul multi stakeholders berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah dan badan yang terkait serta melibatkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain sosialisasi, perusahaan anggota melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan maupun sertifikasi.

Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta memetakan area rawan titik api dan memastikan ketersediaan sumber air.