Lahan Kritis Capai 12 Juta Hektare, Kemenhut Beberkan Rencana Mengatasinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat bahwa lahan kritis atau kerusakan lahan di Indonesia mencapai 12,7 juta hektare dari 120,5 juta kawasan hutan.

Wamenhut, Sulaiman Umar Siddiq, menyebutkan degradasi lahan berdampak pada ketahanan pangan, kualitas air, keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim

Karena itu, pihaknya melakukan sejumlah langkah salah satunya melalui program Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink.

"Program ini menerapkan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan pemulihan lahan gambut, dan peningkatan penyerapan karbon," ungkap Sulaiman dalam acara Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia di Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Baca juga: Aktivitas Manusia Harus Berkelanjutan untuk Lawan Degradasi Lahan

FOLU Net Sink adalah target untuk mencapai keseimbangan antara penyerapan dan pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030.

Di samping itu, Kemenhut juga merehabillitasi 2 juta hektare hutan dan lahan pada 2015-2024. Perbaikan lainnya tercermin pada kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurun.

"Dengan mengimplementasikan Integrated Forest Fire Management, saat ini tercatat Indonesia berhasil menekan luas kebakaran hutan dan lahan sekitar 488.000 hektare atau sekitar 29,6 persen dibanding tahun 2019," jelas dia.

Sulaiman menegaskan pentingnya peran hutan sebagai bendungan alami, yang menjadi sumber air bagi lebih dari 80 persen penduduk Indonesia sekaligus mengurangi risiko bencana banjir dan tanah longsor.

Baca juga: Mengengok Upaya Pemimpin Daerah Melawan Degradasi Lahan dan Penggurunan

Pasalnya, berdasarkan catatan World Bank kerugian akibat bencana tersebut mencapai Rp 32,4 triliun per tahun selama periode 2007–2018.

Sehingga, pemerintah memanfaatkan pendanaan global maupun dalam negeri untuk merebosasi, mencegah kebakaran hutan, hingga penguatan program Perhutanan Sosial.

"Akses kelola hutan melalui Perhutanan Sosial telah mencapai lebih dari 8 juta hektare pada 2024," tutur Sulaiman.

Adapun pemerintah berkomitmen fokus mengelola lahan berkelanjutan untuk mengatasi masalah penggurunan dan kekeringan pada United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).

Dia lantas meminta masyarakat untuk berperan dalam pemulihan hutan. Kemenhut sendiri menyediakan bibit gratis yang dapat diambil di seluruh lokasi persemaian. 

Baca juga: Bioteknologi Kurangi Emisi Pertanian, Selamatkan 231 Juta Hektar Lahan

"Kami mengajak masyarakat untuk melangsungkan aksi nyata pemulihan hutan melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis, reboisasi, pencegahan degradasi hutan, pencegahan kebakaran hutan, perhutanan sosial, dan pengembangan multiusaha kehutanan serta upaya pemulihan hutan," ucap Sulaiman.