Kembangkan Kawasan Karbon Biru, Data dan Partisipasi Warga Kuncinya

JAKARTA, KOMPAS.com — Integrasi data dan peran masyarakat penting untuk pengembangan kawasan karbon biru, wilayah dengan ekonomi dan lingkungan yang berbasis laut.

Hal itu diungkapkan Jimmy Kalther, Marine Ecology Manager Konservasi Indonesia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/7/2025). 

“Dari pengalaman lintas wilayah dan sektor, kami belajar bahwa adanya data yang akurat dan melibatkan masyarakat dalam konservasi adalah hal yang sangat penting,” ujar Jimmy.

"Tantangannya adalah keterbatasan data itu sendiri dan kadang akurasinya juga belum memadai. Padahal di situlah kuncinya," ujar Jimmy.

Untuk menjawab tantangan itu, KI mengembangkan metode pemantauan berbasis teknologi, termasuk untuk memantau kondisi terumbu karang dan lahan mangrove.

Sistem otomatis diterapkan agar perubahan yang terjadi di lapangan bisa dipantau secara berkala.

Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan (AI) mulai dimanfaatkan dalam analisis data untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi.

Baca juga: Kolaborasi Antar-Organisasi Dibentuk untuk Efektifkan Konservasi Laut

Sementara itu, keterlibatan masyarakat juga menjadi strategi utama dalam mengembangkan ekosistem kawasan karbon biru.

“Mereka adalah pelaku utama dan pihak yang paling terdampak. Ketika mereka terlibat, ancaman terhadap ekosistem bisa ditekan, dan hasil perlindungannya lebih nyata," ujar Jimmy.

Jimmy mengatakan, sebelum menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi, perlu konsultasi dengan masyarakat lokal.

Proses itu dilakukan untuk memahami pola pemanfaatan yang sudah ada dan merancang mekanisme pengelolaan baru yang tidak merugikan warga.

“Kami membahas bersama bagaimana dampaknya jika wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan lindung, dan juga kemungkinan pengaturan ulang cara pemanfaatannya,” kata Jimmy.

Pendekatan partisipatif ini diterapkan di sejumlah wilayah kerja KI yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Dengan pendekatan ini, KI telah mengelola sekitar 890 ribu hektare kawasan yang berpotensi untuk konservasi mangrove, serta 134 ribu hektare lainnya untuk rehabilitasi di 11 provinsi.

Potensi stok karbon dari kawasan ini diperkirakan mencapai 890 juta ton, menunjukkan kontribusi signifikan bagi target iklim nasional.

Baca juga: KI Dukung Pencapaian 20 Juta Hektare Kawasan Konservasi Lepas Pantai