Ahli Peringatkan, Pembangunan Pulau Padar Picu Erosi dan Ancam Komodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, mewanti-wanti pembangunan di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur, bisa memicu erosi. Menurut dia, pembangunan fasilitas pariwisata itu juga berdampak pada ekosistem di lautan.

Terlebih, Pulau Padar termasuk pulau kecil yang berisiko mengalami kerusakan vegetasi alaminya.

"Pada saat nanti dermaga dibangun, otomatis ekosistem laut yang di dekat pantai akan berubah ketika pembangunan fondasi dan seterusnya," kata Mahawan saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).

"Di sana kan tanahnya tipis sehingga boleh jadi pada saat pembangunan, selain perubahan ekosistem di darat dan di laut mungkin erosi berpotensi terjadi," imbuh dia.

Baca juga: Menhut: Saya Akan Pastikan Pembangunan Pulau Padar Bagian dari Konservasi

Mahawan berpendapat, dampak lainnya ialah terganggunya komodo yang tinggal di Pulau Padar. Kendati beberapa sumber menyebutkan hewan ini tak lagi ditemukan, namun populasinya anak komodo sempat tercatat di sana.

"Menurut saya ini perlu diperhatikan, dampak kepada keberadaan komodonya yang tadinya tidak ada manusia, aktivitas di situ, kecuali orang yang naik ke puncak padat itu menjadi tekanan bagi komodo," ucap Mahawan.

Bukan tidak mungkin, komodo yang merasa terancam justru akan menyeberang ke pulau dengan lebih banyak penduduk. Mahawan juga menyoroti soal kapasitas air yang akan dialirkan ke properti yang dibangun.

Lantaran luas pulau yang kecil, air kemungkinan didapatkan dari penyulingan air laut, air tanah, maupun pengiriman dari pulau lain.

"Otomatis itu menjadi tekanan kepada ekosistem saat yang diambil air laut atau air tanah. Kemudian tekanan penggunaan lahan karena kan tidak hanya vila, pasti ada aktivitas pendukung," tutur dia.

Pengelola harus memikirkan penggunaan energi bersih untuk listrik, dan pengelolaan sampah. Makin banyak pengunjung yang datang, maka makin banyak tumpukan sampah ataupun limbah cair.

Baca juga: Kemenhut: Belum Ada Pembangunan di Pulau Padar, Masih Konsultasi Publik

"Saya juga fokusnya mengenai fungsi estetika, orang kalau di sana bayangannya enggak ada orang. Pada saat di sana melihat ada bangunan bisa berpotensi menjadi satu polusi estetika jika tidak dibangun dengan baik," sebut Mahawan.

Ratusan Vila Dibangun

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan ratusan vila bakal dibangun PT Komodo Wildlife Ecotourism (PT KWE) di Pulau Padar. Perusahaan telah memegang izin usaha sarana pariwisata alam sejak 2014 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.796/Menhut-II/2014.

"Saya akan memastikan bahwa pembangunan Pulau Padar itu bagian dari konservasi, dan memang di Undang-Undangnya dibolehkan untuk ada namanya ekoturisme yang berbasis ekologi," kata Raja Juli di kantornya, Jakarta Pusat.

Dia menuturkan pembangunan harus mengutamakan kelestarian lingkungan, sehingga tidak merusak habitat komodo di Pulau Padar. Pihaknya juga mengacu pada Environmental Impact Assessment (EIA) sesuai standar World Heritage Centre (WHC) dan International Union for Conservation of Nature (IUCN).

"Jadi ada 600 vila, bahkan hanya boleh maksimum 10 persen dari konsesi yang diberikan. Yang kedua tidak boleh bangunan beton jadi harus knockdown yang bisa dipindahkan kapan pun kalau seandainya itu dianggap mengganggu," ujar dia.

Fasilitas akan dibangun di atas lahan seluas 15,375 hektare (ha) atau 5,64 persen dari 274,13 ha total perizinan berusaha di Pulau Padar. Setidaknya ada lima tahap dan tujuh blok lokasi pembangunan.

Baca juga: Wacana Pembangunan Pulau Padar di TN Komodo, Kemenhut Pastikan Aman buat Lingkungan

Sementara ini, Kemenhut masih meninjau dan meminta izin kepada Unesco terkait pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Padar.

Dokumen EIA disusun oleh tim ahli lintas disiplin, dan telah dikonsultasikan secara terbuka bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, LSM, pelaku usaha, hingga akademisi dalam forum konsultasi publik di Labuan Bajo pada 23 Juli 2025 yang lalu.