RI Usulkan Pendanaan Iklim Rp 1,4 T ke GCF untuk Pangkas Emisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan mengusulkan pendanaan iklim sekitar 80-90 juta dollar AS atau Rp 1,24 - Rp 1,4 triliun dalam proposal yang dikirim ke Green Climate Fund (GCF).

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan usulan itu tercantum dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus atau REDD+. Tujuan utamanya, memangkas emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

"Ini sebuah inisiatif pendanaan yang sangat membantu Kementerian Kehutanan untuk berbagai macam aspek, misalkan deforestasi, kebakaran hutan, perbaikan tata kelola kehutanan, dan perhutanan sosial," ungkap Raja Juli saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

Baca juga: RI Dapat Rp 1,7 T untuk Pendanaan Iklim, Saatnya Bikin Aksi Berdampak

Selain itu, untuk rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Pihaknya melaporkan, GCF sebelumnya mengucurkan pendanaan 103,78 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,69 triliun untuk menurunkan 20,25 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) selama 2014-2016.

Di sisi lain, Raja Juli menyampaikan bahwa Kemenhut bakal membuka peluang investasi swasta dalam perdagangan karbon atau voluntary carbon market. Hal ini sejalan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

"Kepentingan kami sebenarnya, kita punya sekitar 6,5 juta di sektor kehutanan yang didefinisikan sebagai lahan kritis. Dengan kami membuka voluntary carbon market, kami berharap akan ada investasi untuk menanam di daerah-daerah yang tandus," papar Raja Juli.

"Tentu swasta mendapatkan insentif dari usaha mereka, tetapi saya kira juga akan baik untuk pendapatan negara melalui pajak lain sebaliknya," imbuh dia.

Kendati demikian, dia belum memerinci terkait skema maupun potensi perdagangan karbon ini.

Baca juga: Riau Berambisi Dapat Rp 4 Triliun dari Perdagangan Karbon

Pendanaan Lebih Sedikit

Staf Ahli Menhut Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, mengakui untuk tahap kedua pendanaan GCF tak sebesar sebelumnya.

"Tetapi ini tetap menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa menyiapkan konsep dan proposal yang baik. Untuk periodenya nanti kami akan diskusikan secara teknis," jelas Haruni.

Dia menyatakan, target penurunan emisi terbaru tengah disusun. Di samping itu, pemerintah tak menutup kemungkinan pendanaan iklim lain, salah satunya dari Norwegia.

"GCF yang fase baru ini requirement-nya juga baru, agak ketat. Jadi ini kami akan melihat secara lebih dalam," tutur dia.

Baca juga: Zagy Berian, Sociopreneur Indonesia Jadi Penasihat Muda PBB untuk Perubahan Iklim