BP Taskin Gandeng Pemda dan Swasta untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Model rantai pasok semi tertutup tersebut memadukan sektor produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan.

Budiman menambahkan, koperasi dijadikan pilar utama dalam menghubungkan petani dengan akses produksi, pengolahan, sekaligus penjualan.

“Kolaborasi multipihak ini adalah bentuk nyata sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan model bisnis berkeadilan yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Melalui skema SCLSC, lanjut dia, pemerintah daerah dan BP Taskin berkomitmen mendorong modernisasi sektor pertanian lewat inovasi dan mekanisasi, meningkatkan daya saing petani lokal, membangun rantai pasok berbasis koperasi, serta mengembangkan material baru guna mendukung transisi energi terbarukan.

“Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Baca juga: Kemiskinan di Indonesia Tak Bisa Diselesaikan Hanya dengan Bansos

Dukungan daerah dan investor

Pemerintah daerah yang terlibat dalam kerja sama ini adalah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, serta Kota Cirebon. Mereka akan menyediakan lahan, infrastruktur, serta kebijakan sesuai potensi khas wilayah.

Adapun investor dan mitra strategis, seperti PT Thara Jaya Niaga, PT Lintas Batas Nusantara, PT Nusantara Visi Persada, Harvest Waste (Belanda), dan PT Garam (Persero), juga memberikan dukungan berupa modal, teknologi, dan akses pasar.

Sementara itu, petani, UMKM, serta komunitas lokal akan berperan sebagai produsen utama sekaligus anggota koperasi.

Koperasi multipihak (KMP) atau Koperasi Merah Putih dihadirkan sebagai platform bisnis bersama yang menjembatani kepentingan investor dengan petani.

Dengan skema tersebut, koperasi multipihak diharapkan menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

Baca juga: Lembaga Filantropi Lebih Terlatih Atasi Kemiskinan ketimbang Negara

Kawasan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai pusat produksi pangan dan material energi berbasis sumber daya lokal. Wilayah ini ditargetkan menjadi model percontohan nasional untuk transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan teknologi.

Wali Kota (Walkot) Cirebon Effendi Edo mengatakan, pihaknya mendukung penuh program tersebut.

Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal.

“Dukungan teknologi dan integrasi rantai pasok akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya. Kami optimistis skema ini akan membawa dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Baca juga: Angka Kemiskinan Kota Yogyakarta 2,26, Wali Kota Hasto Fokus Turunkan di Empat Kemantren

Inisiatif tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.