Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesimis Kualitas Udara Jakarta Membaik, Menteri LH Ungkap Sumber Masalahnya

Kompas.com, 30 Agustus 2025, 11:03 WIB
Manda Firmansyah,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Jakarta, Kompas.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) /Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menganggap, sumber utama polusi udara di Jakarta berasal dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

Menurut Hanif, sebesar 90 persen BBM di Indonesia mengandung sulfur di atas 1.500 parts per million (ppm) atau jauh di atas standar kualitas emisi kendaraan di Eropa yang hanya mengizinkan maksimal 50 ppm.

Ia pesimis kualitas udara di Jakarta bisa membaik. Apalagi, perbaikan kualitas udara di Jakarta membutuhkan upaya yang hampir mustahil untuk dilaksanakan, mengingat berkaitan dengan penggunaan BBM.

"Udara yang tidak sehat di Jakarta, sudahlah, kita renungkan saja. Melaksanakannya hampir-hampir tidak mungkin kita memperbaiki kualitas udara sehat di Jakarta, kecuali kita mampu berkeringat, kita siap berkeringat untuk itu," ujar Hanif di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Baca juga: Menteri LH Keluhkan Minimnya SDM untuk Awasi Dampak Lingkungan, Cuma 1.100 se-Indonesia

Hanya segelintir jenis BBM di Inddonesia yang mengandung sulfur di bawah 1.000 ppm. Di antaranya, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, serta RON 95, yang tersedia secara terbatas di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU).

Ia mengkritik kualitas BBM di Indonesia yang sebagian besar memiliki kandungan sulfur tinggi. Padahal, kontribusi polusi udara dari BBM mencapai 32 persen sampai 57 persen terhadap buruknya kualitas udara di Jakarta.

"(Itu) tergantung dari kegiatan massanya. Ini kita sudah berkali-kali menuntut keberanian kita untuk kemudian mengubah BBM yang tinggi sulfur, menjadi BBM yang rendah sulfur. Yang tentu saja ada subsidi yang sangat besar," tutur Hanif.

Ia menilai, banyaknya subsidi yang digelontorkan untuk BBM dengan kandungan sulfur tinggi juga menghambat transisi menuju energi terbarukan.

"Tapi sebenarnya, kalau kita mau serius jujur, nanti juga berimplikasi pada energi terbarukan kita. Kenapa energi terbarukan itu enggak jalan-jalan. Karena banyaknya subsidi yang kami berikan untuk BBM yang kemudian tidak ramah lingkungan. Padahal, uang itu bisa kita gunakan untuk membangun energi terbarukan," ucapnya.

Di sisi lain, polusi udara di Jakarta juga disebabkan kegiatan industri di Jabodetabek. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat 6.800 cerobong asap yang resmi terdata. Dari 114 kawasan industri di Jabodetabek, sebanyak 48 di antaranya ditertibkan terkait kelayakan cerobong asap dalam memproses pembakaran ke udara.

"(Ini) belum yang tidak resmi yang didirikan kami tutup di Cikarang. Artinya, tidak mudah kami menyelesaikannya, tetapi kami wajib mencobanya," ujar Hanif.

Baca juga: Menteri LH: Banyak Produsen AMDK Pakai Air Tanah, Konservasi Cuma Mantra

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
LSM/Figur
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Pemerintah
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Pemerintah
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Pemerintah
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Pemerintah
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
BUMN
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Pemerintah
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
LSM/Figur
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Pemerintah
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Pemerintah
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
LSM/Figur
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
Pemerintah
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Pemerintah
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Pemerintah
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau