KOMPAS.com - Sebuah laporan terbaru mengungkap bahwa permintaan bahan bakar nol-emisi yang tidak seimbang dan mandeknya investasi mengancam kemampuan industri pelayaran untuk memenuhi target Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Industri pelayaran menargetkan 5 hingga 10 persen bahan bakar berasal dari sumber nol-emisi yang dapat ditingkatkan skalanya pada tahun 2030.
Laporan dari UCL Energy Institute, Global Maritime Forum, dan Climate High-Level Champions menyoroti bahwa meskipun teknologi untuk bahan bakar nol-emisi yang skalabel (SZEF) terus maju, tingkat adopsinya masih tertinggal.
Melansir Edie, Selasa (16/9/2025) untuk mencapai target sebenarnya ada berbagai pilihan bahan bakar non emisi yang bisa dipakai. Laporan ini misalnya mencatat bahwa mesin berbahan bakar metanol kini sudah tersedia secara komersial, mesin amonia sedang mendekati tahap pengujian akhir, dan teknologi propulsi metanol terus berkembang dengan stabil.
Baca juga: Emisi Kapal Turun jika Temukan Jalur Pelayaran Baru yang Efisien
Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan masa depan dengan penggunaan berbagai jenis bahan bakar.
Meskipun demikian, permintaan saat ini masih rendah, dan banyak kapal baru yang tidak dirancang untuk menggunakan bahan bakar nol-emisi yang skalabel (SZEF).
Akibatnya, industri ini diperkirakan akan kekurangan sekitar 9 juta ton bahan bakar minyak, atau setara dengan kebutuhan sekitar 400 kapal kontainer besar, untuk mencapai target 5 persen pada tahun 2030.
Sementara itu, investasi masih sangat condong ke kapal-kapal yang menggunakan bahan bakar fosil konvensional.
Tanpa sinyal kebijakan yang lebih kuat, modal swasta untuk kapal nol-emisi kemungkinan akan tetap terbatas.
Laporan baru ini sendiri muncul setelah IMO mengadopsi Kerangka Kerja Netral Karbon (Net Zero Framework) pada awal tahun ini.
Berdasarkan kerangka kerja baru tersebut, kapal-kapal dengan volume di atas 5.000 gross ton harus secara bertahap mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) mereka.
Pengurangan ini diukur sebagai emisi per unit bahan bakar, dengan target 30 persen pada 2035 dan 65 persen pada 2040, dibandingkan dengan level emisi tahun 2008.
Kapal-kapal yang tidak memenuhi standar yang lebih ketat akan dikenakan denda 100 dolar AS per ton.
Sementara itu, kapal-kapal yang gagal mencapai target yang tidak terlalu berat bisa dikenakan denda hingga 380 dolar AS per ton.
Detail-detail penting tentang insentif dan mekanisme adopsi awal masih dalam tahap negosiasi dan baru akan mulai berlaku pada tahun 2027.
Ambang batas 5 persen sendiri dianggap sebagai "massa kritis" yang memungkinkan infrastruktur, rantai pasokan, dan teknologi untuk menjadi matang. Kondisi ini akan memungkinkan pertumbuhan pesat (eksponensial) dalam penggunaan bahan bakar nol-emisi.
Gagal mencapai target ini dapat membahayakan tujuan yang lebih besar dari sektor ini, yaitu target netralitas karbon pada tahun 2050.
Baca juga: Kilang Methanol Hijau Pertama di Dunia Beroperasi, Siap Kurangi Emisi Pelayaran
"Meskipun kesepakatan Kerangka Kerja Netral Karbon (Net Zero Framework) IMO merupakan keberhasilan diplomasi multilateral yang besar, kami merasa momentum industri belum mencapai level yang diperlukan," ungkap Jesse Fahnestock, direktur dekarbonisasi di Global Maritime Forum.
"Apabila IMO memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berani menjadi yang pertama menggunakan bahan bakar nol-emisi yang skalabel, hal itu akan sangat berperan dalam menyelaraskan pasokan, permintaan, dan pendanaan, sehingga tujuan 2030 bisa tercapai," terangnya.
Laporan ini pun mendesak industri untuk mendukung insentif bagi mereka yang lebih dulu mengadopsi SZEF, meningkatkan kesadaran akan risiko bagi kapal yang tidak mematuhi aturan, dan mendorong kebijakan di tingkat nasional dan regional untuk mengisi celah yang mungkin tidak tercakup dalam kerangka kerja IMO.
Saat ini, industri pelayaran menyumbang sekitar 3 persen dari total emisi gas rumah kaca (GRK) global.
Tanpa tindakan mendesak, emisi dari industri ini diperkirakan akan meningkat tajam seiring dengan perkiraan perdagangan global yang akan meningkat empat kali lipat pada tahun 2050.
Baca juga: Transisi Energi, Sektor Perkapalan Bisa Merugi 11 M Dollar AS
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya