Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Booming AI dan Pusat Data Picu Peningkatan Polusi PFAS

Kompas.com, 6 Oktober 2025, 17:00 WIB
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

Sumber Guardian


KOMPAS.com - Kebutuhan listrik yang besar pusat data untuk mengoperasikan kecerdasan buatan (AI) dianggap memperlambat upaya peralihan ke energi bersih, bahkan memaksa pembangkit listrik berbahan bakar fosil untuk tetap beroperasi.

Tingginya tingkat konsumsi air pusat data juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Kini, ada masalah baru yang muncul akibat naiknya tren penggunaan AI dan pusat data. Aktivis kesehatan mulai mencemaskan adanya masalah lingkungan baru yakni polusi PFAS yang berhubungan dengan operasional pusat data tersebut.

PFAS adalah kelompok yang terdiri dari kurang lebih 16.000 jenis zat kimia. Fungsi utamanya adalah memberikan sifat antifoto, antinoda, dan antilemak pada produk.

Senyawa ini berbahaya karena diduga menjadi penyebab kanker, cacat lahir, kekebalan tubuh yang melemah, kolesterol tinggi, gangguan ginjal, dan penyakit serius lainnya.

Zat ini dikenal sebagai "bahan kimia abadi" karena tidak bisa terurai secara alami di alam.

Baca juga: Meta Bangun Pusat Data dengan Kayu Rekayasa agar Lebih Berkelanjutan, Cukupkah?

Melansir Guardian, Sabtu (4/10/2025) perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Microsoft, dan Amazon sangat bergantung pada pusat data.

Fasilitas ini berfungsi menyimpan server dan perlengkapan jaringan yang diperlukan untuk mengolah semua data digital di dunia.

Kini, lonjakan popularitas AI semakin memicu kebutuhan akan pembangunan lebih banyak pusat data.

Para aktivis menyoroti kekhawatiran khusus terkait penggunaan gas PFAS (f-gas) di data center.

Gas ini dikenal sebagai gas rumah kaca yang sangat kuat, yang mengindikasikan bahwa dampak lingkungan dari data center jauh lebih parah dari perkiraan awal.

Jenis f-gas lain di fasilitas ini terurai menjadi senyawa berbahaya yang saat ini sedang menumpuk secara cepat di seluruh penjuru bumi.

Belum ada pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi polusi PFAS di udara atau air, dan perusahaan tidak wajib melaporkan jumlah bahan kimia yang mereka pakai atau lepaskan ke lingkungan.

Namun demikian, beberapa organisasi lingkungan kini mulai mendorong undang-undang yang akan mewajibkan adanya pelaporan yang lebih ketat.

"Kami tahu PFAS ada di pusat data, dan zat itu pasti berakhir di suatu tempat di lingkungan," kata Jonathan Kalmuss-Katz, seorang pengacara dari organisasi nirlaba Earthjustice.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kunjungan Menteri PKP Tegaskan Komitmen Astra Wujudkan Hunian Layak bagi Warga
Kunjungan Menteri PKP Tegaskan Komitmen Astra Wujudkan Hunian Layak bagi Warga
BrandzView
Ambisi Iklim Turun, Dunia Gagal Penuhi Perjanjian Paris
Ambisi Iklim Turun, Dunia Gagal Penuhi Perjanjian Paris
Pemerintah
Mayoritas Penduduk Negara Berpenghasilan Menengah Rasakan Dampak Krisis Iklim
Mayoritas Penduduk Negara Berpenghasilan Menengah Rasakan Dampak Krisis Iklim
Pemerintah
Kebijakan Iklim Dapat Dukungan, Tapi Disinformasi Picu Keraguan
Kebijakan Iklim Dapat Dukungan, Tapi Disinformasi Picu Keraguan
LSM/Figur
Dampak Perubahan Iklim: Sudah Telat Selamatkan Kopi, Cokelat, dan Anggur
Dampak Perubahan Iklim: Sudah Telat Selamatkan Kopi, Cokelat, dan Anggur
LSM/Figur
KLH: Indonesia Darurat Sampah, Tiap Tahun Ciptakan Bantar Gebang Baru
KLH: Indonesia Darurat Sampah, Tiap Tahun Ciptakan Bantar Gebang Baru
Pemerintah
Ecoground 2025: Blibli Tiket Action Tunjukkan Cara Seru Hidup Ramah Lingkungan
Ecoground 2025: Blibli Tiket Action Tunjukkan Cara Seru Hidup Ramah Lingkungan
Swasta
BBM E10 Persen Dinilai Aman untuk Mesin dan Lebih Ramah Lingkungan
BBM E10 Persen Dinilai Aman untuk Mesin dan Lebih Ramah Lingkungan
Pemerintah
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
AGII Dorong Implementasi Standar Keselamatan di Industri Gas
LSM/Figur
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Pemerintah
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar 'Langkah Membumi Ecoground 2025'
Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan, Blibli Tiket Action Gelar "Langkah Membumi Ecoground 2025"
Swasta
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
PGE Manfaatkan Panas Bumi untuk Keringkan Kopi hingga Budi Daya Ikan di Gunung
BUMN
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
PBB Ungkap 2025 Jadi Salah Satu dari Tiga Tahun Terpanas Global
Pemerintah
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju
LSM/Figur
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Kapasitas Tanah Serap Karbon Turun Drastis di 2024
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau