Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengubah Wajah Kampung Nelayan di Pesisir untuk Entaskan Kemiskinan

Kompas.com, 27 Oktober 2025, 15:34 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

"Kekayaan sumber daya ekonomi di desa, di kampung pesisir tidak akan berkelanjutan, tidak akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat kalau organisasi ekonomi rakyatnya lemah," tutur dia.

KNTI menekankan dua aspek penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam KNMP. Pertama, partisipasi masyarakat harus dipangku sejak perencanaan hingga implementasi program, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tujuannya, memastikan manfaat program dirasakan secara optimal. Kedua, isu lingkungan perlu diperkuat dalam desain program KNMP.

"Bagi kami di masyarakat nelayan, nelayan tradisional, kesehatan lingkungan pesisir dan laut adalah yang utama. Kami enggak bisa menangkap ikan di laut kalau lautnya tercemar, lautnya kena polusi, sanitasinya buruk, akses air bersih dan sebagainya buruk," ungkap Dani.

Baca juga: KKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di 65 Lokasi Pada Tahun Ini

Oleh karenanya, KNTI mendorong KKP menjamin keberlanjutan lingkungan di dalam Kampung Nelayan Merah Putih.

"Kami mendukung upaya-upaya patriotik yang sedang didorong oleh pemerintah untuk membereskan kampung-kampung pesisir, mensejahterakan nelayan, nelayan tradisional," ujar dia.

Pembangunan Awal

KKP segera membangun Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di 65 lokasi dari 100 wilayah yang ditargetkan pada tahun ini. Staf Ahli Menteri KKP Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, bukan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, mengatakan penetapan itu termaktub dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 yang diteken 3 September 2025.

Lokasinya antara lain Lhok Pawoh di Aceh, Cikiruhwetan di Banten, Wanasari di Jawa Barat, Banyutowo di Jawa Tengah, Bandar Agung di Lampung, Supu di Maluku Utara, Adang di Alor, hingga Dapenda di Jawa Timur serta beberapa wilayah lain. Tahap kedua, 35 lokasi ditargetkan bisa digelar pada akhir Oktober 2025 melalui anggaran biaya tambahan (ABT).

Dengan demikian, total 100 lokasi kampung nelayan dapat terealisasi hingga Maret 2026.

"Ditargetkan untuk tahap awal ini adalah 1.100 kurang lebih dari total 75.635 desa yang ada di Indonesia," beber Trian.

Dia menjelaskan, program ini menjadi salah satu strategi KKP dalam mendorong peningkatan produktivitas nelayan dan memperkuat ketahanan pangan berbasis sektor kelautan. Lainnya, membangun kemandirian ekonomi di mana pemerintah membangun sarana produksi untuk unit bisnis yang dioperasionalisasikan Kooperasi Desa Merah Putih.

KNMP digadang-gadang bakal membuka lahan perekonomian baru termasuk pariwisata. Setidaknya, dibutuhkan pendanaan Rp 22 miliar per lokasi.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Pemerintah
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Pemerintah
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Pemerintah
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
BUMN
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Pemerintah
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
LSM/Figur
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Pemerintah
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Pemerintah
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
LSM/Figur
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
Pemerintah
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Pemerintah
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Pemerintah
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Swasta
Tuntaskan Program KMG-SMK, BNET Academy Dorong Penguatan Kompetensi Guru Vokasi
Tuntaskan Program KMG-SMK, BNET Academy Dorong Penguatan Kompetensi Guru Vokasi
Swasta
Harapan Baru, Peneliti Temukan Cara Hutan Tropis Beradaptasi dengan Iklim
Harapan Baru, Peneliti Temukan Cara Hutan Tropis Beradaptasi dengan Iklim
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau