COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW

JAKARTA, KOMPAS.com - Conference of the Parties (COP30) di Belem, Brasil, menjadi peluang bagi Indonesia mendapatkan pendanaan untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Presidensi Brasil dalam COP30 menargetkan pembiayaan iklim hingga 1,3 triliun dollar AS per tahun.

Direktur Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, menilai Indonesia harus ikut mendorong target itu untuk mempercepat transisi energi nasional termasuk pembangunan PLTS.

“Mobilisasi pendanaan 1,3 triliun dollar AS per tahun tidak akan tercapai tanpa penurunan biaya modal di negara berkembang, termasuk Indonesia yang kini bisa mencapai 8-12 persen. Dua kali lipat negara maju," kata Tiza dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

Baca juga: COP 30: Dagang Karbon Kuno dan Terbukti Gagal, Indonesia Perlu Strategi Baru

"Jika kita tidak menurunkan biaya modal untuk proyek energi bersih, maka target Presiden Prabowo untuk 100 GW PLTS dalam satu dekade akan sulit tercapai,” imbuh dia.

Berdasarkan World Energy Outlook 2025 International Energy Agency (IEA) yang mengacu Stated Policies Scenario (STEPS), negara berkembang bisa mencapai kapasitas energi terbarukan hingga 600 GW per tahun pada 2035.

Apabila tercapai, maka penggunaan energi kotor batu bara otomatis berkurang signifikan. Merujuk data IEA, sekitar 55 persen dari permintaan batu bara global yang mencapai 6.090 juta ton pada 2024 digunakan untuk pembangkitan listrik di negara berkembang.

Namun negara-negara tersebut masih kesulitan memperoleh pembiayaan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan energi hijaunya. Pasalnya, modal untuk proyek energi bersih dua kali lipat lebih tinggi dibanding dengan negara maju.

Tiza berpandangan bahwa reformasi perlu diberlakukan pada sisi pendanaan, arsitektur kebijakan instrumen penjaminan, insentif fiskal, hingga konsistensi regulasi. Dalam COP30 yang digelar di Balem, Brazil, Pemerintah Indonesia harus meyakinkan investor global proyek energi terbarukan memiliki kepastian jangka panjang.

Baca juga: Celios: RI Harus Tuntut Utang Pendanaan Iklim Dalam COP30 ke Negara Maju

“Sebab, tanpa langkah ini, kita berisiko menjadi penonton dalam arus investasi global, padahal Indonesia memiliki potensi surya terbesar di Asia Tenggara dan kebutuhan listrik yang terus tumbuh,” jelas Tiza.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menuturkan pemerintah perlu merestrukturisasi aliran pendanaan untuk mencapai target PLTS 100 GW.
Pemerintah wajib segera mengalihkan insentif fiskal, memutus arus kredit ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, dan menurunkan risiko investasi energi terbarukan.

"Integrasi program di pedesaan dan wilayah perbatasan dengan pembangunan PLTS juga mendesak. Tanpa langkah ini, target 100 GW PLTS hanya akan menjadi slogan, bukan game changer pertumbuhan ekonomi,” ungkap Bhima.

Dia menyoroti, studi Celios terkait Dampak Ekonomi Ekspansi Pembangkit Gas menyatakan bahwa mempertahankan energi fosil, baik batu bara maupun gas justru akan mendorong kerugian ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang dapat mencapai ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang.

Sebaliknya, program 100 GW PLTS yang ditargetkan presiden dapat menjadi mesin kesejahteraan berkelanjutan bagi Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Punya Skema Pendanaan untuk Pensiunkan PLTU

“Pembiayaan dapat digerakkan melalui skema alternatif, termasuk pungutan produksi batu bara yang berpotensi menghasilkan hingga Rp 360 triliun dalam empat tahun, yang dipadukan dengan insentif untuk memperluas penggunaan energi surya oleh rumah tangga, industri, komersial, pembangunan industri panel surya dalam negeri dengan menarik investasi domestik dan asing," papar Direktur Eksekutif Sustain, Tata Mustasya.

Dia menyebut COP30 merupakan momentum strategis bagi pemerintah menerjemahkan ambisi ini menjadi kebijakan konkret, yang mendorong listrik dengan harga lebih murah sekaligus mengurangi subsidi energi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lainnya, menciptakan pekerjaan hijau dan kedaulatan energi. Kombinasi antara inovasi pembiayaan dan koordinasi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan implementasi berjalan.

"Pengembangan 100 GW energi surya di 80 ribu desa juga akan mendorong transisi energi yang terdesentralisasi dan memperkuat kepemimpinan Indonesia di Global South,” imbuh Tata.