Menjaga Lawu di Tengah Ambisi Geothermal

GUNUNG Lawu kembali menjadi panggung perdebatan besar setelah pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan rencana eksplorasi panas bumi sebagai bagian dari agenda energi terbarukan nasional.

Dalam dokumen kebijakan transisi energi, panas bumi dianggap sebagai salah satu sumber daya paling stabil dan rendah emisi. Namun di sisi lain, gelombang penolakan dari pegiat lingkungan, masyarakat lokal, hingga komunitas pendaki belum mereda.

Perdebatan ini mempertemukan ambisi negara menuju energi bersih dengan kekhawatiran publik atas kelestarian ekologi dan nilai budaya yang mengakar kuat di kaki dan puncak Lawu.

Potensi Panas Bumi dan Narasi Transisi Energi

Pemerintah menilai kawasan sekitar Lawu memiliki potensi panas bumi yang layak dikembangkan untuk mendukung target bauran energi nasional. Dalam peta eksplorasi yang dirilis ESDM, area survei pendahuluan ditempatkan di wilayah Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar bukan di puncak maupun zona konservasi utama Gunung Lawu.

Potensi panas bumi di kawasan ini telah beberapa kali disebut dalam kajian geologi nasional yang menyoroti keberadaan manifestasi panas seperti sumber air panas dan zona rekahan panas bumi.

Argumentasi pemerintah sederhana: Indonesia membutuhkan percepatan energi terbarukan untuk memenuhi target penurunan emisi 2030 dan mencapai net zero pada 2060. Panas bumi, yang bersifat base load, dianggap mampu menjaga kestabilan listrik nasional di tengah penetrasi energi surya dan angin yang sifatnya intermiten.

Namun narasi besar ini tidak serta-merta menenangkan kekhawatiran publik. Banyak pihak mencatat bahwa proyek panas bumi di kawasan pegunungan kerap membawa risiko eksternalitas, terutama terhadap hidrologi, stabilitas tanah, dan keberlanjutan masyarakat adat atau komunitas lokal.

Baca juga: Rencana Bahlil Lelang Proyek Geothermal di Gunung Lawu Tuai Penolakan

Menjaga kelestarian Lawu

Sejumlah kelompok seperti Jagalawu, Tim Jaga Lawu, komunitas pendaki, serta jejaring masyarakat adat dan pelestari budaya menyatakan keberatan terhadap rencana geothermal ini. Mereka menilai bahwa walaupun titik survei tidak berada di puncak Lawu, ekosistem gunung bersifat menyatu dan saling terkait.

Kekhawatiran utama berkisar pada tiga hal. Pertama, risiko terhadap sumber air. Warga di lereng Lawu, khususnya petani, menggantungkan hidup pada mata air pegunungan yang pasokannya sangat sensitif terhadap gangguan geologis. Aktivitas pengeboran panas bumi berpotensi mengubah tekanan bawah tanah dan memengaruhi debit mata air.

Kedua, kekhawatiran terhadap kerusakan hutan. Lawu merupakan rumah bagi berbagai spesies endemik serta menjadi benteng ekologi di Jawa. Pembukaan akses jalan, mobilisasi alat berat, hingga kegiatan pengeboran dikhawatirkan membuka ruang fragmentasi habitat.

Ketiga, kekhawatiran budaya dan spiritual. Lawu sejak lama dikenal sebagai salah satu gunung paling sakral di Jawa. Tradisi ritual, napak tilas sejarah, hingga situs-situs budaya menjadi bagian dari identitas masyarakat. Dalam sejumlah pernyataan publik, tokoh budaya menilai bahwa eksplorasi geothermal dapat mengganggu tatanan spiritual yang telah dijaga turun-temurun.

Baca juga: Kontroversi Geothermal Gunung Lawu, ESDM Pastikan Tak Ada Eksplorasi Maupun Lelang di Kawasan Sakral

KOMPAS.com/ANGGARA WIKAN PRASETYA Kawah Gunung Lawu, Sabtu (18/5/2024).

Antara Risiko dan Kehati-Hatian

Para ahli lingkungan dan geologi menilai bahwa pengembangan geothermal bukan tanpa risiko. Profesor geologi lingkungan dari ITB, misalnya, sering menyebut bahwa panas bumi membutuhkan pemetaan hidrologi yang sangat detail sebelum pengeboran dilakukan. Kesalahan dalam analisis dapat menyebabkan migrasi fluida panas yang mengurangi pasokan air dingin di permukaan.

Sementara ahli kebijakan energi menegaskan bahwa yang terpenting bukan penolakannya, melainkan prosedur ilmiah dan konsultasi publik yang ketat. Pengembangan geothermal di kawasan sensitif harus memastikan terpenuhinya prinsip precautionary mendahulukan kehati-hatian sebelum terjadi kerusakan.

Dalam sejumlah kasus panas bumi lain di Indonesia, seperti di Dieng atau Kamojang, disebutkan bahwa mitigasi modern dapat menekan risiko. Namun hal itu tetap mensyaratkan transparansi data, pengawasan independen, serta keterlibatan masyarakat di setiap tahap.

Baca juga: Ritual 1 Suro di Gunung Lawu: Ratusan Pendaki Lansia Naik Tanpa Alas Kaki, Bawa Dupa dan Bunga

Survei Ditunda, Dialog Diperluas

Hingga perkembangan terakhir, pemerintah menyatakan bahwa kegiatan survei pendahuluan (PSPE) di Jenawi belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Penundaan ini dilakukan karena proses sosialisasi dan dialog dengan masyarakat belum dianggap tuntas. ESDM menyatakan bahwa proyek geothermal di area sekitar Lawu tidak akan dijalankan tanpa pemahaman dan dukungan masyarakat.

Di sisi lain, kelompok penolak terus memperkuat gerakan advokasi. Mereka mendesak agar peta wilayah kerja panas bumi dibuka seluruhnya, menuntut kajian AMDAL independen, serta meminta pemerintah mempertimbangkan opsi energi terbarukan lain yang tidak memiliki risiko geologis sebesar geothermal.

Menimbang Arah Kebijakan Energi dan Masa Depan Lawu

Dari perspektif kebijakan publik, polemik Lawu memperlihatkan realitas transisi energi: energi terbarukan tidak otomatis ramah lingkungan jika dilaksanakan tanpa pendekatan berbasis ekosistem dan keadilan sosial. Penyediaan energi rendah emisi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan komunitas lokal, sumber air, ataupun warisan budaya.

Gunung Lawu bukan sekadar lanskap alam; ia adalah ruang hidup, ruang spiritual, dan ruang ekologis. Transisi energi membutuhkan dukungan publik, dan dukungan hanya bisa tumbuh jika negara membangun kepercayaan melalui transparansi, dialog setara, dan kajian ilmiah yang bisa diuji.

Jika Lawu benar-benar akan dimanfaatkan sebagai proyek geothermal, maka prosesnya harus dijalankan dengan standar tertinggi: pemetaan risiko menyeluruh, keterlibatan masyarakat yang bermakna, dan jaminan perlindungan kawasan konservasi. Jika tidak, energi bersih justru berpotensi menghasilkan luka ekologis dan sosial yang panjang. Pada akhirnya, masa depan Lawu adalah ujian komitmen Indonesia dalam membangun energi hijau yang bukan hanya rendah karbon, tetapi juga adil dan berkelanjutan.