Tropenbos: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Berpotensi Suplai Menu MBG

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tropenbos Indonesia, Edi Purwanto, mengungkapkan bahwa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berpotensi menyuplai menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari pemerintah. Hal ini disampaikannya, menyusul inisiasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengintegrasikan KUPS menjadi Koperasi Usaha Perhutanan Sosial Merah Putih.

"Kelompok Usaha Perhutanan Sosial bisa menghasilkan berbagai produk berbasis kehutanan, bisa berbasis pertanian. Misalnya kalau di KUPS di Kalimantan Barat, di Ketapang, berbentuk perikanan darat di Gambut," ungkap Edi di sela Lokakarya Nasional yang digelar Tropenbos Indonesia di Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

KUPS di Ketapang, lanjut dia, menghasilkan budi daya lele yang nantinya berpeluang menjadi menu MBG di daerah sekitar. Padi hasil penanaman di luar kawasan hutan pun dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah tersebut.

Baca juga: Perhutanan Sosial Disebut Sejahterakan Petani dan Dorong Pelestarian Lingkungan

"Jadi cocok sekali memang KUPS harus bisa mendukung MBG," tutur dia.

Edi menyebut, nantinya Tropenbos Indonesia bakal melanjutkan program perhutanan sosial di wilayah Kalimantan Barat lainnya di luar Ketapang. Sebab, menurut dia, program itu dinilai berhasil dan berdampak bagi masyarakat.

"Jadi nanti akan kami kengembangkan di tempat lain, itu salah satu rencana kami ke depan. Kami mengembangkan perhutan sosial, mengembangkan pencegahan kebakaran hutan, di luar lanskap Ketapang," papar Edi.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Enik Ekowati, menjelaskan bahwa KUPS nantinya akan berbadan hukum setelah berintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kata Enik, Badan Gzi Nasional juga sempat meminta masyarakat untuk berternak ataupun menanam sayur untuk MBG.

Baca juga: Menhut Janjikan Pengakuan 1,4 Juta Ha Hutan Adat di Forum Internasional

"SPPG ini kan memasak yang istilahnya produk-produk yang sudah biasa, konsumsi masyarakat yang bisa berasal dari daerah bahkan ditekankan untuk produk-produk lokal. Jadi harapannya nanti KUPS Merah Putih bisa mendukung di Badan Gizi Nasional," ucap Enik.

Berdasarkan catatan, hingga saat ini ada 8,3 juta hektare lahan Perhutanan Sosial dengan total SK sebanyak 11.065 unit. Sementara penerima surat keputusan atau SK sebanyak 1.420.189 orang dengan nilai ekonomi nasional mencapai Rp 364 miliar.

Kemenhut melaporkan, nilai transaksi ekonomi (NTE) yang terjadi dari Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial hingga triwulan II tahun 2025 telah mencapai Rp 1,57 triliun.