KOMPAS.com - Ledakan kecerdasan buatan (AI atau artificial intelligence) global diprediksi akan merugikan Asia. Sebab, banyak negara di wilayah ini belum dilengkapi infrastruktur digital yang memadai untuk bersaing dalam otomatisasi berbasis AI.
Akibatnya, jutaan lapangan pekerjaan berisiko tergantikan oleh teknologi yang berkembang pesat di negara-negara kaya, menurut para ekonom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca juga:
"Negara-negara yang berinvestasi dalam keterampilan, daya komputasi, dan sistem tata kelola yang baik akan diuntungkan, sedangkan yang lain berisiko tertinggal jauh," ujar Kepala Ekonom Program Pembangunan PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik, Philip Schellekens, dikutip dari laman resmi United Nations, Selasa (2/11/2025).
Meski China, Singapura, dan Korea Selatan telah berinvestasi besar-besaran dan mendapatkan manfaat besar dari AI, para pekerja tingkat pemula di banyak negara terdampak signifikan terhadap perubahan yang sudah terjadi, termasuk otomatisasi.
PBB dalam sebuah laporan baru juga menyoroti bahwa perempuan dan orang dewasa muda menghadapi ancaman terbesar dari AI di tempat kerja.
Jika tren otomatisasi ini tidak dikelola, kemajuan yang dicapai Asia di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi dapat terhenti atau mundur karena hilangnya pekerjaan.
"Infrastruktur, keterampilan, daya komputasi, dan kapasitas tata kelola yang terbatas membatasi potensi manfaat AI sekaligus memperbesar risiko, termasuk hilangnya pekerjaan, eksklusi data, dan dampak tidak langsung seperti meningkatnya permintaan energi dan air global dari sistem yang intensif AI," tulis UNDP, salah satu badan PBB, dalam laporannya.
Baca juga:
PBB memperingatkan jutaan pekerjaan di Asia berisiko hilang akibat ledakan AI. Infrastruktur digital lemah membuat banyak negara tertinggal.Tak hanya itu, kesenjangan penggunaan AI terjadi karena beberapa negara di Asia Pasifik belum menempatkan AI sebagai prioritas mereka.
Beberapa negara, seperti Kamboja, Papua Nugini, dan Vietnam, belum menjadikan pengembangan AI sebagai prioritas.
Prioritas negara-negara tersebut dinilai memanfaatkan perangkat berbasis suara yang sudah ada dan relatif sederhana, serta dapat digunakan tenaga kesehatan garda depan dan petani, bahkan ketika internet sedang terputus.
Untuk mencegah krisis pekerjaan yang mengancam, UNDP mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan etika AI sebelum menerapkannya lebih lanjut dan untuk memastikan hal ini dilakukan dengan cara yang inklusif semaksimal mungkin.
“AI sedang melaju pesat, dan banyak negara masih berada di garis start (awal),” kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya