Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menunda Net Zero Picu Gelombang Panas Ekstrem, Wilayah Dekat Khatulistiwa Paling Terdampak

Kompas.com, 9 Desember 2025, 17:35 WIB
Ni Nyoman Wira Widyanti

Penulis

KOMPAS.com - Menunda target net zero berpotensi menjebak bumi dalam kondisi panas ekstrem selama 1.000 tahun, dengan wilayah dekat garis khatulistiwa yang paling terdampak. Salah satunya Indonesia.

Temuan tersebut berdasarkan studi yang dipublikasikan di Environmental Research: Climate. 

Baca juga:

"Hal ini terutama menjadi masalah bagi negara-negara yang lebih dekat dengan khatulistiwa, yang umumnya lebih rentan, dan di mana peristiwa gelombang panas yang melampaui rekor sejarah saat ini dapat terjadi setidaknya sekali setiap tahun atau lebih sering jika target net zero ditunda hingga 2050 atau setelahnya," jelas peneliti dari University of Melbourne sekaligus co-author studi tersebut, Dr. Andrew King, dilansir dari SciTechDaily, Selasa (9/12/2025).

Dampak menunda net zero, perparah gelombang panas

Semakin ditunda, gelombang panas semakin sering dan lebih ekstrem

Penelitian ini menggunakan pemodelan iklim canggih oleh ARC Centre of Excellence for 21st Century Weather dan CSIRO.

Tim ilmuwan memakai superkomputer untuk melihat bagaimana gelombang panas berkembang dalam 1.000 tahun setelah titik ketika emisi global akhirnya mencapai net zero. 

Para ilmuwan menguji berbagai skenario pencapaian net zero, dimulai dari 2030 hingga 2060. Setiap penundaan lima tahun menunjukkan pola yang sama.

Menurut King, skenario yang lebih lambat selalu menghasilkan gelombang panas (heatwaves) yang lebih sering dan lebih ekstrem.

Baca juga:

Gelombang panas berlanjut bahkan setelah net zero tercapai

Studi baru menunjukkan gelombang panas akan makin parah selama 1.000 tahun jika net zero tertunda. Wilayah di garis khatulistiwa paling terdampak.canva.com Studi baru menunjukkan gelombang panas akan makin parah selama 1.000 tahun jika net zero tertunda. Wilayah di garis khatulistiwa paling terdampak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gelombang panas tidak berhenti begitu saja setelah net zero tercapai.

Gelombang panas tetap lebih buruk dibanding era pra-industri selama minimal 1.000 tahun. Dalam beberapa wilayah, jika net zero tercapai setelah 2050, panas ekstrem bahkan makin memburuk seiring berjalannya waktu.

Pemanasan di lautan bagian selatan ikut memperparah kondisi ini. Laut yang terus menyimpan panas akan melepaskannya selama ratusan tahun sehingga gelombang panas akan tetap bertahan meskipun emisi sudah ditekan.

Banyak orang mengira bahwa kondisi iklim akan membaik setelah dunia mencapai net zero. Namun, menurut penulis utama Prof. Sarah Perkins-Kirkpatrick dari Australian National University, anggapan tersebut keliru.

Riset ini menunjukkan bahwa kondisi ekstrem tetap berlanjut dalam jangka panjang.

"Meskipun hasil penelitian kami mengkhawatirkan, hasil ini memberikan gambaran penting tentang masa depan, memungkinkan perencanaan dan implementasi langkah-langkah adaptasi yang efektif dan permanen," ucap Perkins-Kirkpatrick.

"Masih sangat penting bagi kita untuk mencapai kemajuan cepat menuju net zero permanen, dan mencapai net zero global paling lambat pada tahun 2040 akan penting untuk meminimalisasi keparahan gelombang panas," tambah dia.

Baca juga:

Butuh adaptasi skala besar

King menuturkan, hasil riset ini menunjukkan pentingnya pemangkasan emisi secara cepat dan adaptasi jangka panjang.

Infrastruktur publik, perumahan, dan layanan kesehatan harus dirancang ulang agar bisa menjaga manusia tetap aman dalam cuaca ekstrem. Apalagi proses adaptasi akan menjadi pekerjaan berabad-abad, bukan hanya dekade.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Antisipasi Ancaman Penyakit Pes, RI Perlu Perkuat Pemantauan Tikus
Antisipasi Ancaman Penyakit Pes, RI Perlu Perkuat Pemantauan Tikus
LSM/Figur
Satelit Ungkap Kota Dunia Alami Penurunan Tanah: Medan dan Bandung Masuk Daftar
Satelit Ungkap Kota Dunia Alami Penurunan Tanah: Medan dan Bandung Masuk Daftar
Pemerintah
Studi Ungkap Hubungan Lingkungan dan Kesehatan Mental Anak Muda
Studi Ungkap Hubungan Lingkungan dan Kesehatan Mental Anak Muda
Pemerintah
Strategi Para Petambak di Surabaya agar Mampu Bertahan dari Limbah Kiriman
Strategi Para Petambak di Surabaya agar Mampu Bertahan dari Limbah Kiriman
LSM/Figur
Kemiskinan Global Naik, PBB: Alarm Pengingat untuk Dunia
Kemiskinan Global Naik, PBB: Alarm Pengingat untuk Dunia
Pemerintah
BRIN Kembangkan Enzim dari Jamur Lokal untuk Urai Limbah Pewarna Tekstil
BRIN Kembangkan Enzim dari Jamur Lokal untuk Urai Limbah Pewarna Tekstil
Pemerintah
Super El Niño Berpotensi Jadikan 2026 Tahun Terpanas dalam Sejarah
Super El Niño Berpotensi Jadikan 2026 Tahun Terpanas dalam Sejarah
Pemerintah
Ikan Betina Lebih Banyak Ditemukan di Kali Surabaya, Pembuangan Limbah Cair Perlu Diperketat
Ikan Betina Lebih Banyak Ditemukan di Kali Surabaya, Pembuangan Limbah Cair Perlu Diperketat
LSM/Figur
Panas Ekstrem Jadi Tantangan Asia Tenggara, Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Panas Ekstrem Jadi Tantangan Asia Tenggara, Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Swasta
Coca-Cola Inisiasi Lingkungan Berkelanjutan si Solo lewat Master Meter dan Pilah Sampah
Coca-Cola Inisiasi Lingkungan Berkelanjutan si Solo lewat Master Meter dan Pilah Sampah
Swasta
Sektor Transisi Rendah Karbon Justru Paling Rawan Greenwashing
Sektor Transisi Rendah Karbon Justru Paling Rawan Greenwashing
Pemerintah
WWF: Populasi Satwa Liar Anjlok 73 Persen Sejak 1970
WWF: Populasi Satwa Liar Anjlok 73 Persen Sejak 1970
Pemerintah
CBAM Tekan Daya Saing Ekspor RI, Kemenperin Soroti Perbedaan Perhitungan Emisi
CBAM Tekan Daya Saing Ekspor RI, Kemenperin Soroti Perbedaan Perhitungan Emisi
Pemerintah
Rosan: Pengembangan PLTS 100 GW Dimulai dari Penggantian PLTD 13 GW
Rosan: Pengembangan PLTS 100 GW Dimulai dari Penggantian PLTD 13 GW
Pemerintah
Zulhas: Aturan Turunan Perpres NEK Rampung Tahun Ini, Perdagangan Karbon Sasar Petani-Nelayan
Zulhas: Aturan Turunan Perpres NEK Rampung Tahun Ini, Perdagangan Karbon Sasar Petani-Nelayan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau