Distribusi Cadangan Beras untuk Banjir Sumatera Belum Optimal, Baru 10.000 Ton Tersalurkan

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) berencana menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 24.000 ton untuk tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Namun, kendala pendistribusian bantuan dari CBP menyebabkan hanya tersalurkan 10.000 ton.

Baca juga: 

• Belajar dari Banjir Sumatera, Daerah Harus Siap Hadapi Siklon Tropis Saat Nataru 2026
• KLH Bakal Periksa 100 Unit Usaha Imbas Banjir Sumatera

"Kami melihat secara spesifik untuk realisasinya ya, bantuan pangan ini kami bisa lihat bahwa sudah disiapkan ya, namun tidak bisa atau belum bisa terdistribusi secara optimal," kata Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemeko Bidang Pangan, Nani Hendiarti dalam webinar, Selasa (23/12/2025).

Distribusi CBP untuk banjir Sumatera belum optimal

Beras cukup untuk Sumatera

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Foto udara kondisi sekitar jembatan darurat di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (11/12/2025). Warga masih melintasi jembatan darurat dari batang kayu akibat jalan dan jembatan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah-Sibolga serta Medan putus diterjang banjir bandang pada Selasa (29/11).

Sebagai informasi, stok CBP saat ini sebanyak 3,35 juta ton. Dari total stok CBP tersebut, sebanyak 81.000 ton di Aceh; 35.000 ton di Sumatera Utara; serta 7.700 ton di Sumatera Barat.

Kenaikan stok CBP disebabkan peningkatan produksi beras dan dan jagung. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), per Desember 2025, produksi beras sebanyak 34,77 juta ton atau naik 13,54 persen dibandingkan tahun 2024.

Sementara itu, produksi jagung sebanyak 16,55 juta ton atau naik 9,34 persen dibandingkan tahun 2024.

"Jadi, kami ini punya cadangan yang cukup untuk (bencana di Sumatera), khususnya beras," ujar Nani.

Penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk penanganan bencana sudah diatur dalam Pasal 11 Perpres 125/2022. Terdapat mekanisme penyaluran CPP untuk penanganan bencana.

Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota perlu terlebih dahulu menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) ke daerah terdampak bencana. Jika CPPD kabupaten/kota tidak mencukupi, dapat mengajukan permohonan CPPD provinsi. Jika CPPD provinsi tidak mencukupi, dapat mengajukan permohonan CPP ke Bapanas.

Untuk pemerintah provinsi, kata Nani, juga harus terlebih dahulu menyalurkan CPPD-nya ke daerah terdampak bencana. Jika CPPD Provinsi tidak mencukupi, dapat mengajukan permohonan CPP ke Bapanas. Lalu, Bapanas menugaskan Perum BULOG dan/atau BUMN bidang pangan untuk menyalurkan CPP sesuai permohonan dari kepala daerah dengan memperhatikan ketersediaan stok.

"Ini kemarin ada beberapa proses sudah berjalan di Sumut (Sumatera Utara) dan Aceh. Sudah ada permhonan dan ini sudah ditindaklanjuti. Mungkin, berikutnya Sumbar (Sumatera Barat). Sudah diproses juga ya, tapi yang kami pantau dari Sumut dan Aceh," jelas Nani.

Baca juga:

• Walhi Sebut Banjir Sumatera Bencana yang Direncanakan, Soroti Izin Tambang dan Sawit
• BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah

Kendala distribusi CBP ke daerah terdampak banjir Sumatera

ANTARA FOTO/Khalis Surry Foto udara warga menyeberangi sungai dengan jembatan darurat di wilayah Tenge Besi, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sabtu (20/12/2025). Akses warga pejalan kaki masih harus melintasi jembatan darurat dari batang kayu dan kendaraan roda dua harus menyeberangi arus sungai saat debit air surut, sementara roda empat tidak dapat melintas, akibat jalan dan jembatan penghubung antara Bener Meriah menuju Takengon, Kabupaten Aceh Tengah putus diterjang banjir bandang pada Rabu (26/11).

Seperti disebutkan sebelumnya, pendistribusian CBP ke tiga provinsi tersebut belum optimal. 

Kendala dalam pendistribusian bantuan pangan ini akibat terputusnya infrastruktur dan jalur logistik ke beberapa lokasi yang terisolasi.

Berkaca dari kasus bencana di Sumatera, kata Nani, Presiden Prabowo Subianto meminta semua daerah mempunyai lumbung pangan masyarakat (LPM) ke depannya.

"Jembatan putus dan jalur transportasi tidak bisa langsung ke daerah terisolir, itu spot-spotnya cukup banyak. Jika nanti terjadi hal seperti di Sumatera itu, pangan bisa langsung menggunakan LPM di desa tersebut," tutur Nani.

Pada tahun 2024, pemerintah mengidentifikasi sebanyak 4.868 LPM di Indonesia. Namun, hanya sekitar 1.700 LPM yang berjalan secara efektif.

Dari total keseluruhan LPM di Indonesia, sebanyak 124 di antaranya berada di Aceh; 147 di Sumatera Utara; serta 162 di Sumatera Barat.

"Pembelajaran dari bencana Sumatera ini, kami akan mengaktifkan keseluruhan LPM untuk menjadi tempat cadangan pangan yang berbasis masyarakat yang ada di lokasi. Tentu, dekat dengan masyarakat ya," ujar Nani.