Ekspansi Sawit hingga Masifnya Permukiman Gerus Hutan di DAS Sumatera Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, Achmad Siddik Thoha mengungkapkan ekspansi sawit, masifnya pembangunan permukiman, dan perkebunan lahan kering mengakibatkan makin tergerusnya hutan di daerah aliran sungai (DAS) Sumatera Utara. Diketahui, provinsi ini menjadi salah satu wilayah terdampak banjir bandang dan longsor akhir November 2025 lalu.

"Kondisi lahan di Sumatera Utara ini memang banyak mengalami deforestasi, khususnya di dalam kawasan hutan, lindung dan gambut sehingga memang ini menjadi pemicu dari respons yang terjadi akibat perubahan iklim," kata Achmad dalam webinar LRI Talk 3, Rabu (24/12/2025).

Dia memerinci, di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Sibulga terdapat empat DAS penting yakni DAS Batang Toru, Aek Pandan, Sibangkuan serta Sibuluan. DAS Batang Toru yang paling menjadi sorotan, lantaran banyak operasional perusahaan ekstraktif yang berdiri di sana.

Baca juga: Walhi Sebut Banjir Sumatera Bencana yang Direncanakan, Soroti Izin Tambang dan Sawit

Pembukaan lahannya pun sangat luas, hingga menjadi pehatian khusus aparat penegak hukum dan pemerintah.

"Ini juga bisa kita telusuri lagi, dengan peluasan sawit dan di Sumatera Utara banyak lahan-lahan yang digunakan untuk membuka lahan baru kopi, kakao dan yang lain. Itu banyak dilakukan di daerah-daerah berlereng curam sehingga menjadi potensi baru meningkatnya bencana," jelas dia.

Deforestasi Tinggi

Achmad mencatat lima kabupaten kota dengan laju forestasi tertinggi yakni Mandailing Natal (21.503 hektare), Tapanuli Selatan (13.846 ha), Padang Lawas (13.378 ha), Tapanuli Utara (8.982 ha), serta Dairi (7.493 ha). Mandailing Natal menjadi daerah paling rawan banjir karena dikelilingi lahan gambut. Sedangkan Dairi mengalami longsor hampir setiap tahunnya.

Ia mencontohkan dampak nyata kerusakan DAS di Sungai Lepan dan DAS Batang Serangan. Banjir bandang menghancurkan permukiman warga, termasuk di Kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang sempat lumpuh selama beberapa hari.

Achmad menyampaikan, banjir juga melanda Desa Garoga dan Huta Godang di DAS Batang Toru. Permukiman kini berubah menjadi lautan lumpur dan tumpukan kayu akibat aliran air yang berbelok ke arah kampung karena tersumbat material kayu besar.

"Di Garoga masih banyak puing belum dibersihkan karena memang kerusakannya sangat masif dan sangat parah. Di situ kami lihat DAS-nya memang dominannya adalah perkebunan dan pertanian lahaan kering," beber dia.

Sebagian besar titik bencana berada di kawasan permukiman. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan tata ruang di area DAS.

Baca juga: Guru Besar IPB Soroti Pembalakan liar di Balik Bencana Banjir Sumatera

"Tahap berikutnya menjadi perhatian bagaimana tata ruang perlu dievaluasi, sehingga masyarakat maupun pemerintah tidak menempatkan pembangunan di zona-zona bahaya," kata Achmad.

Achmad mendesak perlindungan DAS dilakukan secara serius melalui audit perizinan maupun moratorium perluasan sawit. Selain itu, pengembangan sistem peringatan dini banjir bandang serta pembangunan infrastruktur yang adaptif.

“Kita sudah berkali-kali mengalami kejadian serupa, tetapi sering lupa pada penyelesaiannya. Perlindungan hutan dan DAS harus menjadi agenda utama agar bencana tidak terus berulang,” ucap Achmad.

Banjir bandang dan longsor melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada 25-27 November 2025. Berdasarkan dara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban tewas akibat banjir Sumatera mencapai 1.129 jiwa. 

Saat ini, Tim SAR Gabungan masih mencari keberadaan 174 korban yang belum ditemukan. Sementara, jumlah warga yang masih berada di pengungsian tercatat sebanyak 496.293 jiwa. 

Terkait status kedaruratan wilayah, tercatat sebanyak 12 kabupaten dan kota telah mengalami pergeseran status dari masa tanggap darurat menuju status transisi darurat.