Penertiban Kawasan Hutan Perlu Selaras dengan Kepastian Hukum HGU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta hati-hati dalam rangka penertiban kawasan hutan (PKH) agar selaras dengan kepastian hukum dari Hak Guna Usaha (HGU) lahan.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin, mengatakan hal ini perlu dilakukan agar keputusan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kepastian hukum hak atas tanah.

“Sejumlah lahan perkebunan sawit yang telah memiliki HGU sah, bahkan dikuatkan melalui putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA), tercatat masih masuk dalam daftar objek penertiban,” kata dia sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (26/1/2026).

Baca juga: Hutan Afrika Tak Lagi Jadi Penyangga Iklim, Ini Alasannya

Menurut Zainal, berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar, maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah produk hukum yang harus didahulukan di atas keputusan Satgas PKH.

“Satgas tidak memiliki wewenang untuk menganulir putusan Mahkamah Agung, sehingga memaksakan penyitaan atas lahan yang telah dinyatakan sah oleh hakim merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap hukum,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Pustaka Alam, setidaknya ada tiga perkebunan di Sumatera Utara, satu perkebunan di Kalimantan Tengah, satu perkebunan di Kalimantan Barat, dan satu perkebunan di Kalimantan Selatan yang sudah memenangkan perkara di pengadilan justru tetap disita oleh Satgas PKH.

Secara hukum agraria dan kehutanan, Zainal menyebut HGU yang telah terbit sebelum adanya penetapan kawasan hutan harus dilindungi berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011.

“Oleh karena itu, penetapan kawasan hutan yang dilakukan belakangan tidak bisa membatalkan HGU, melainkan negara wajib mengeluarkan (enclave) lahan HGU tersebut dari peta kawasan hutan,” ujar dia.

Namun, jika kawasan hutan ditetapkan lebih dahulu dengan bukti berita acara tata batas, maka HGU dapat dievaluasi.

Baca juga: Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Alam, Ketua DPD Sebut Pesan Bagi Semua

Sementara, untuk pembatalan HGU yang sudah berusia di atas lima tahun, wajib melalui mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021.

Zainal mengingatkan bahwa praktik penyitaan HGU tanpa kepastian hukum akan berdampak serius terhadap iklim investasi nasional, khususnya sektor perkebunan dan pertanian.

“Ini mengirimkan sinyal bahwa Indonesia adalah negara berisiko tinggi bagi investasi. Sertifikat HGU tidak lagi menjamin keamanan aset karena bisa disita sewaktu-waktu akibat beda rezim pemerintahan beda kebijakan,” ujar dia.