JAKARTA, KOMPAS.com - Percepatan pengurangan tingkat pengambilan air tanah termasuk strategi utama Jakarta ke depannya untuk menghadapi kenaikan permukaan air laut, ditambah tren peningkatan curah hujan yang dipicu krisis iklim.
"Fenomena Jakarta sinking (tenggelam) memang sudah sejak lama disampaikan oleh berbagai pihak, karenanya kami perlu punya systematic plan untuk bisa menyelesaikannya. Nah, kami melihat bahwa problem yang pertama tentunya water extraction (pengambilan air)," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Baca juga:
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong PAM JAYA untuk lebih agresif dalam memperluas penyediaan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan. Pengambilan air tanah dari sektor rumah tangga di Jakarta disebut sudah mulai berkurang.
"Tadi mungkin masih data yang lama, tapi sebenarnya sudah mencapai hampir dua juta (pelanggan)," tutur Atika.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membatasi dan menarik pajak untuk pengambilan air tanah dari sektor lain, termasuk gedung, perkantoran, atau bangunan komersial lainnya.
Pemprov DKI Jakarta memberikan disinsentif terhadap perusahaan dan praktik-praktik usaha yang melakukan pengambilan air tanah.
Untuk perlindungan wilayah pesisir, Jakarta membangun tanggul laut dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Jakarta juga memanfaatkan tanggul alami, mangrove, untuk melindungi wilayah pesisir.
Baca juga:
Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat, Selasa (14/10/2025). Jakarta terus mengalami penurunan tanah akibat pengambilan air tanah. Pemprov tekan pengambilan air tanah dan perluas ruang terbuka hijau.Di sisi lain, Jakarta ingin memperluas ruang terbuka hijau (RTH) untuk menurunkan risiko genangan dan suhu panas perkotaan (urban heat island).
Atika mengakui RTH yang bersifat publik di Jakarta memang relatif masih lebih kecil daripada privat.
RTH di Jakarta masih dihitung berdasarkan perluasan lahan. Padahal, penambahan luasan lahan untuk RTH di Jakarta memerlukan modal yang cukup besar.
Pemprov DKI Jakarta berencana menambahkan taman vertikal (vertical garden) dan berbagai inovasi lainnya sebagai komponen dalam perhitungan RTH.
"Karena pertumbuhan perkotaan menjadi sangat masif ya, tetapi sebenarnya berbagai inovasi yang bisa dilakukan dalam penghitungan RTH sendiri juga perlu dipertimbangan dengan aligment (penyelarasan)," ucapnya.
Pemprov Jakarta mendorong program penghijauan lingkungan di berbagai fasilitas publik dengan menyediakan ruang untuk area vegetasi yang lebih luas. Masyarakat pun diimbau untuk ikut serta dalam upaya penambahan ruang untuk area vegetasi.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya