Bau RDF Rorotan Dikeluhkan, Warga Minta Dilibatkan Jadi Pengawas

KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengusulkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk mengajak warga di sekitar fasilitas refuse derived fuel (RDF Rorotan) di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk duduk bersama mencari solusi keluhan bau.

"Ini masalah kita bersama, saya berharap kita duduk bareng untuk memikirkan solusi bersama," ujar Khoirudin, dilaporkan oleh Kompas.com, Senin (2/2/2026).

Baca juga:

• Warga Keluhkan Bau RDF Rorotan, Baunya Asam Menusuk Hidung
• Bau Sampah RDF Rorotan Ganggu Aktivitas, Warga Berencana Gugat Pemprov DKI

Koordinator Forum Warga Terdampak RDF Rorotan, Wahyu Andre Maryono menyambut baik usulan tersebut sebagai langkah maju dalam transparansi tata kelola persampahan kota di Jakarta.

Fasilitas RDF Rorotan, menurut dia, harus benar-benar membawa manfaat tanpa mengorbankan kualitas warga di sekitarnya.

"Sudah saatnya pemerintah daerah, dalam hal ini DLH, melakukan langkah konkret dalam upaya pencegahan dampak lingkungan dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas langsung di lapangan. Pelibatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak demi memastikan akuntabilitas publik," tutur Wahyu dalam keterangan tertulis, Selasa (3/2/2026).

Bau RDF Rorotan dikeluhkan, warga minta jadi pengawas

Dari pengawasan langsung hingga bangun kepercayaan publik

Dok. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Keluhan bau dari RDF Rorotan mendorong usulan pelibatan warga sebagai pengawas langsung operasional demi mencegah dampak lingkungan.

Wahyu menggarisbawahi beberapa poin krusial yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pengawasan operasional secara langsung.

Ia menganggap warga wajib diberikan akses untuk melakukan pemantauan di lokasi saat operasional berlangsung. Hal ini penting agar warga bisa memastikan secara mandiri bahwa seluruh prosedur operasional standar (SOP) dijalankan dengan disiplin tinggi oleh pengelola.

Kedua, deteksi dini dampak lingkungan. Dengan adanya perwakilan masyarakat sebagai pengawas di lapangan, potensi gangguan, seperti polusi udara, bau, dan kendala teknis lainnya, bisa dideteksi dan dilaporkan secara real-time, sebelum menjadi masalah yang meluas.

Ketiga adalah tentang kepercayaan publik. Upaya transparansi melalui pengawasan warga dinilai akan meminimalisasi kecurigaan dan potensi konflik sosial.

Baca juga:

• Mengapa Pemprov DKI Jakarta Bangun RDF Rorotan?
• RDF Rorotan, Pakar Sarankan Tata Kelola Pemilahan Sampah Diperbaiki

Sinergi antara DLH DKI Jakarta, pengelola, dan warga sekitar merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Kami mendesak agar segera disusun mekanisme formal yang mengatur teknis pengawasan warga di area operasional. Keterbukaan akses adalah satu-satunya jaminan bahwa RDF Rorotan beroperasi dengan standar keamanan lingkungan yang tertinggi, dan menjamin hak warga mendapatkan udara yang bersih dan sehat tidak diabaikan," ucapnya Wahyu.

Warga pernah diundang pada Oktober 2025

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) DLH DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko mengatakan, pihaknya mengundang warga untuk berkunjung ke fasilitas RDF dalam uji coba keduanya pada Oktober 2025 lalu.

Sebelum dioperasikan, DLH DKI Jakarta melibatkan perwakilan warga dari Kelurahan Rorotan, Cakung Timur, dan Ujung Menteng, yang masing-masing empat RW. Perwakilan warga dari luar Jakarta yaitu dari Karang Tengah dan Harapan Indah.

"Sudah disepakati untuk lebih lanjut seperti itu, bahkan keterlibatan warga sebagian besar memang kami sudah komitmen untuk memperkerjakan warga sekitar itu," ujar Agung.

Dari total seluruh pekerja di fasilitas RDF, kata dia, sebesar 85 persennya berasal dari warga di sekitarnya.