81 Persen Perusahaan di Indonesia Sulit Dapat Kandidat Sesuai Kebutuhan

KOMPAS.com - Robert Walters Salary Survey 2026 mengungkapkan bahwa 81 persen perusahaan di Indonesia menilai kualitas kandidat karyawan belum sesuai dengan peran yang dicari.

Pasar rekrutmen tahun ini masih tergolong aktif, namun makin banyak korporasi menghadapi tantangan dalam mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan bisnis seiring meningkatnya ekspektasi dari perusahaan maupun profesional.

Pendekatan perusahaan disebut kian selektif, dengan fokus pada peran-peran yang berdampak langsung terhadap kinerja serta pertumbuhan bisnis.

“Perusahaan di Indonesia masih aktif merekrut, namun pendekatannya kini jauh lebih selektif. Fokus utama adalah memastikan keterampilan dan pengalaman yang tepat mengisi peran-peran penting, sehingga tantangan dalam menemukan kandidat yang sesuai terasa semakin nyata," kata Country Head Robert Walters Indonesia & Vietnam, Eric Mary dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Baca juga: Generasi Sandwich Mudah Burnout akibat Beban Ekonomi dan Tekanan Kerja

Strategi remunerasi pun mencerminkan pendekatan yang lebih terukur. Sebagian besar perusahaan memilih kenaikan gaji kisaran 3-6 persen sebagai bagian dari pengelolaan biaya yang lebih disiplin, kendati masih direncanakan.

Mary menilai, kondisi itu turut berdampak pada proses perekrutan yang memakan waktu lebih lama dengan tingkat persaingan tinggi bagi profesional berpengalaman dan spesialis.

Sejauh ini, minat terhadap peluang kerja baru para pekerja profesional masih tinggi. Keputusan berpindah peran pun dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang.

Di tengah rencana kenaikan gaji perusahaan yang relatif moderat, profesional umumnya mengharapkan kenaikan dengan persentase dua digit ketika berganti pekerjaan. Perusahaan mencatat, ekspektasi tersebut umumnya hanya dapat dipenuhi untuk posisi yang bersifat spesialis, berpengalaman, dan krusial bagi bisnis.

Baca juga: Sektor Jasa Meningkat Namun Lapangan Kerja Layak Jauh dari Harapan

Associate Director, Sales & Marketing and Commerce Finance Robert Walters Indonesia, Michelle Tanjung menuturkan para profesional juga jauh lebih selektif memilih perusahaan.

"Kandidat kini semakin mempertimbangkan kejelasan kepemimpinan, ruang lingkup peran, serta nilai karier jangka panjang sebelum mengambil keputusan," beber dia.

Seiring perusahaan dan profesional sama-sama bersikap lebih selektif, pasar tenaga kerja Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap aktif di tengah kondisi yang makin kompleks.

Keberhasilan perekrutan ke depan tidak lagi ditentukan oleh volume semata, melainkan keselarasan antara ekspektasi gaji, kesiapan keterampilan, kecepatan proses rekrutmen, serta nilai karier jangka panjang.

Survei Robert Walters turut menemukan adanya percepatan adopsi kecerdasan buatan (artificial Intelligence/AI) di berbagai perusahaan. Enam dari 10 perusahaan telah mengimplementasikan atau berencana mengadopsi AI, yang berdampak pada perubahan struktur peran dan keterampilan. 

Sementara itu, kekhawatiran terkait kesiapan dan akses terhadap pelatihan masih menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan ketersediaan talenta yang siap kerja.

AI yang Mengancam 

Teknologi AI global diprediksi akan merugikan Asia lantaran banyak negara belum dilengkapi infrastruktur digital yang memadai untuk bersaing dalam otomatisasi berbasis AI. Akibatnya, jutaan lapangan pekerjaan berisiko tergantikan oleh teknologi yang berkembang pesat di negara-negara kaya, menurut para ekonom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dikutip dari laman resmi United Nations, Selasa (2/11/2025) China, Singapura, dan Korea Selatan telah berinvestasi besar-besaran dan mendapatkan manfaat besar dari AI, tetapi para pekerja tingkat pemula di banyak negara terdampak signifikan terhadap perubahan yang sudah terjadi termasuk otomatisasi.

PBB dalam sebuah laporan baru juga menyoroti bahwa perempuan dan orang dewasa muda menghadapi ancaman terbesar dari AI di tempat kerja.

Jika tren otomatisasi ini tidak dikelola, kemajuan yang dicapai Asia di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi dapat terhenti atau mundur karena hilangnya pekerjaan.

"Infrastruktur, keterampilan, daya komputasi, dan kapasitas tata kelola yang terbatas membatasi potensi manfaat AI sekaligus memperbesar risiko, termasuk hilangnya pekerjaan, eksklusi data, dan dampak tidak langsung seperti meningkatnya permintaan energi dan air global dari sistem yang intensif AI," tulis UNDP, salah satu badan PBB, dalam laporannya.