Babak Baru Kasus Banjir Sumatera, KLH Izinkan PT Agincourt Beroperasi Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengizinkan PT Agincourt Resources untuk beroperasi kembali, pasca izin lingkungannya dibekukan. Perusahaan ini menjadi salah satu korporasi yang disinyalir memicu banjir di Sumatera Utara oada November 2025 lalu.

"Iya, kalau Agincourt dari kajian kami secara teknis boleh beroperasi. Namun sekali lagi nanti tim lebih lanjut seperti apa (tindakannya) karena kami tidak boleh bohong ya, kalau memang itu boleh operasi ya boleh operasi, kalau memang tidak, tidak," kata Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta Pusat, Senin (13/3/2026).

Menurut dia, kajian lingkungan perusahaan dinilai cukup kuat. Hanif menyebut, keputusan mengizinkan operasional juga telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Baca juga: Food Estate hingga Tambang Bikin Hutan Indonesia Makin Tergerus, Ini Laporan IEO 2026

Meski demikian, PT Agincourt tetap diwajibkan menyelesaikan proses audit lingkungan yang sedang berjalan. Hasil audit itu nantinya akan diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan perusahaan.

"Audit lingkungan juga menyisakan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar semacam denda dan lain-lain. Jadi itu sudah kami bereskan," ucap dia.

Sejauh ini, lanjut Hanif, sebanyak 300 unit usaha sektor tambang batu bara dan mineral telah dievaluasi. Lebih dari 100 entitas kini telah disanksi lalu dibekukan persetujuan lingkungannya.

Hanif memastikan, pemantauan bakal dilakukan menyeluruh kepada semua perusahaan tambang yang dinilai merusak lingkungan.

"Kami akan benar-benar menegakkan norma sehingga yang selama ini menjadi permasalahan utama kami bisa reduksi. Yaitu masalah air limpasan itu yang menjadi permasalahan utama dulu, nanti sambil disikapi pada komponen-komponen yang lain," jelas dia.

Baca juga: Soal Tambang Martabe, NGO Desak Pemerintah Fokus Pemulihan Lingkungan ketimbang Pengambilalihan

Adapun dalam kasus banjir Sumatera, KLH menggugat beberapa perusahaan secara perdata dengan total nilai Rp 4,8 triliun.

Hanif menyatakan, perusahaan tergugat siap untuk membayar sesuai waktu yang ditentukan majelis hakim pada persidangan. Bahkan, beberapa di antaranya telah membayar sebelum sidang digelar.

"Itu juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya penegakan hukum semacam tindak pidana. Namun itu lebih kepada arahan dari Bapak Presiden, bahwa normanya sudah kami tangani dengan melakukan me-review persetujuan lingkungan kemudian meminta ganti rugi kerusakan lingkungan," tutur dia.

Di sisi lain, Hanif mengungkapkan proses audit lingkungan juga sedang diajukan oleh sejumlah perusahaan lain, termasuk PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) dan perusahaan tambang emas di wilayah yang sama.

Ia menjelaskan mekanisme audit dimulai dari penunjukan auditor oleh perusahaan. Auditor kemudian menyusun kerangka audit yang harus disetujui oleh tim ahli KLH sebelum proses pemeriksaan lapangan dilakukan.

"Kerangkanya kalau sudah disetujui baru boleh jalan. Pada saat jalan maka ada tim ahli yang kami tugaskan untuk mendampingi, jadi ini diminta sedemikian rupa supaya audit lingkungan ini objektif," beber Hanif.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) beberapa perusahaan melalui rapat terbatas daring, Senin, (19/1/2026) dari London, Inggris.

Di dalam ratas, Satgas melaporkan kepada Prabowo hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan hutan.

"Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," ungkap Prasetyo dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (20/1/2026).

Dia memerinci 28 perusahaan terdiri dari 22 perusahaan pemegang PBPH seluas 1.010.592 hektare, serta enam izin perusahaan di sektor tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.