Kemenhut-AFoCO Pacu Pengembangan Proyek Karbon dan Perhutanan Sosial

KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama dengan Organisasi Kerja Sama Hutan Asia (AFoCo) mendorong kerja sama strategis di bidang kehutanan, khususnya dalam pengembangan proyek karbon, rehabilitasi lahan, dan pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan kolaborasi antara Kemenhut-AFoCO merupakan upaya diplomasi hijau dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea Selatan.

“Khususnya dalam mendorong kerja sama strategis di sektor kehutanan, termasuk organisasi kerja sama internasional yang berkantor pusat di Korea,” ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Baca juga: Bisakah Pasar Karbon di Asia Tenggara Menjaga Keanekaragaman Hayati?

Penguatan kerja sama itu ditandai dengan pertemuan antara Menhut Raja Antoni dan Direktur Eksekutif AFoCo Park Chongho di Seoul, Korea Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, AFoCO menyampaikan apresiasi atas peran aktif Indonesia sebagai anggota sejak 2019.

Keanggotaan Indonesia dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan profil sektor kehutanan Indonesia di tingkat regional serta menjadi sarana efektif untuk mengampanyekan pembangunan kehutanan berkelanjutan.

Proyek Karbon

Menurut Raja Antoni, Direktur Park menekankan peluang besar kerja sama ke depan, khususnya dalam pengembangan proyek karbon (carbon project) di Indonesia.

Potensi itu mencakup kawasan perhutanan sosial, taman nasional, serta area konsesi yang memerlukan dukungan dalam penyiapan proyek dan dokumen sertifikasi karbon.

“Selain itu, AFoCO saat ini tengah mengembangkan skema pendanaan campuran (blended finance) untuk mendukung kegiatan penanaman kembali lahan terdegradasi yang dapat diklaim sebagai proyek karbon,” katanya.

Baca juga: Teknologi Lapangan Tenis Ramah Lingkungan, Bisa Jadi Penyerap Karbon

Lebih lanjut, ia mengatakan AFoCO juga menyampaikan bahwa organisasinya telah memperoleh status sebagai entitas terakreditasi pada Green Climate Fund, sehingga membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk mengakses pendanaan internasional dalam pengembangan proyek kehutanan berkelanjutan.

Selain itu, AFoCO saat ini telah mendapatkan dukungan pendanaan dari Rabobank untuk pengembangan proyek agroforestry carbon di kawasan Asia Pasifik, yang diharapkan dapat direplikasi di Indonesia.

Menhut Raja Antoni pun menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam pengembangan AFoCO, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terluas di Asia.

“Kemenhut berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan AFoCO dalam mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan proyek karbon yang memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat,” ujar dia.

Sebagai langkah konkret, Menhut pun mengusulkan penguatan kelembagaan melalui penempatan Utusan Tetap (Permanent Representative) dari Kemenhut di kantor pusat AFoCO guna meningkatkan efektivitas koordinasi dan komunikasi antar lembaga.

Baca juga: Perdagangan Karbon Dinilai Lebih Efektif Kurangi Emisi ketimbang Pajak Karbon

“Kementerian Kehutanan juga mengundang AFoCO untuk mendukung pengelolaan Hutan Adat seluas 1,4 juta hektare yang telah ditargetkan untuk dikelola dalam lima tahun ke depan,” kata Raja Antoni.

Dukungan AFoCO pun diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat pemegang izin perhutanan sosial, khususnya dalam mengatasi tantangan akses pendanaan awal dan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan.