Terlalu Fokus Kurangi Emisi Berisiko Ancam Biodiversitas, Kok Bisa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik keberlanjutan di Indonesia yang masih kerap fokus pada satu indikator berupa pengurangan emisi karbon justru mengancam biodiversitas, kesehatan, dan sosial. 

Center for Quality Resilience and Sustainability (CQRS) menilai, pendekatan ini terlalu sempit dan berisiko mengabaikan aspek penting lain di tengah meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim.

Founder CQRS Indonesia, Yuliasman Chaniago menyebutkan, fokus berlebihan pada karbon hanya menyelesaikan sebagian dari persoalan keberlanjutan.

"Karbon itu penting, tapi kesehatan manusia tidak ditentukan oleh emisi saja. Tanpa biodiversitas dan sistem lingkungan yang kuat, hanya akan menyelesaikan sebagian masalah,” kata Yuliasman dalam webinar Ngulik ke-9 Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) dikutip Senin, (20/4/2026).

Baca juga: Sustainability Tak Lagi Sekadar Formalitas, Harus Berdampak Nyata untuk Bisnis

Di sisi lain, Yuliasman berpandangan bahwa sektor kesehatan di Indonesia telah menjangkau lebih dari 98 persen penduduk melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hanya saja, belum disertai integrasi aspek keberlanjutan dalam sistem kesehatan.

Menurut dia, secara global konsep Universal Health Coverage (UHC) saat ini berkembang dengan memasukkan risiko iklim, pendekatan environment, social, governance (ESG) hingga konsep One Health dan planetary health yang mengaitkan kesehatan manusia, hewan, serta lingkungan.

Hal tersebut masih menghadapi kesenjangan mendasar, mulai dari belum terintegrasinya risiko iklim dalam kebijakan kesehatan dan belum adanya kerangka formal One Health dalam regulasi nasional.

“Masalahnya bukan pada capaian, tapi pada kedalaman integrasi. Kesehatan tidak bisa lagi dipisahkan dari sistem lingkungan yang menopangnya,” jelas dia.

Baca juga: Tekanan Ekonomi Global Bikin Perusahaan Kurangi Inisiatif Keberlanjutan

Yuliasman menambahkan, tanpa integrasi sistem kesehatan berisiko hanya responsif terhadap dampak, tanpa mampu mengantisipasi akar penyebab yang kian dipengaruhi perubahan iklim.

Fenomena "Carbon Tunnel Vision"

Sementara itu, researcher associate di RCCC-UI, Rondang S E Siregar, mrnyampaikan adanya kecenderungan instansi ataupun perusahaan terlalu berfokus pada pengurangan emisi karbon.

Fenomena carbon tunnel vision itu, membuat krisis lain seperti kehilangan biodiversitas, perubahan penggunaan lahan, dan ketimpangan sosial menjadi terabaikan.

“Masalahnya bukan kita kurang bicara karbon, tapi terlalu sempit memahaminya. Karbon bisa terserap, tapi tanpa biodiversitas, sistem kehidupan tetap rapuh,” ucap Rondang.

Menurut dia, biodiversitas bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama stabilitas ekosistem termasuk dalam kapasitas penyerapan karbon.

Pendekatan berbasis karbon yang mengabaikan kompleksitas ekosistem kerap mendorong praktik monokultur seperti penanaman akasia, pinus, atau sengon yang memang cepat menutup lahan dan mengurangi erosi, tetapi tidak memulihkan keanekaragaman hayati.

Sebagai strategi yang lebih efektif, penanaman pohon cepat tumbuh bisa menjadi tahap awal rehabilitasi lahan kritis. Lalu dilanjutkan dengan penanaman spesies lokal guna memulihkan ekosistem secara menyeluruh. 

Baca juga: Emisi Jepang Turun di Bawah 1 Miliar Ton, Tapi Masih Jauh dari Target 2030

Sehingga, membuka peluang kembalinya satwa dan memperkuat fungsi ekologis hutan.

Rondang juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum yang tegas, karena lemahnya hukum turut memperparah kerusakan lingkungan.

Dengan menempatkan keanekaragaman hayati sebagai fokus utama, ekosistem yang sehat dapat pulih dan berfungsi sebagai penyerap karbon alami yang efektif sekaligus menghindari dampak negatif seperti hilangnya biodiversitas, terganggunya siklus nutrien, fragmentasi habitat, dan ketidakadilan sosial.

“Kalau karbon adalah tentang mitigasi, maka biodiversitas adalah tentang bertahan hidup. Tanpa itu, keberlanjutan kehilangan fondasinya,” papar Rondang.