KemenPU: Orang Indonesia Malas Pilah Sampah Sekaligus Ingin Bayar Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilahan sampah sejak dari sumber atau hulu dinilai menjadi kunci untuk menekan biaya pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan efektivitas teknologi pengolahan, termasuk waste to energy (WtE).

Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Sandhi Eko Bramono, mengatakan pengelolaan sampah yang hanya bertumpu pada hilir atau tempat pemrosesan akhir (TPA) justru akan meningkatkan biaya investasi dan operasional.

“Teknologi di hilir akan jauh lebih mudah jika pengelolaan sudah dilakukan dari sumber. Sampah yang masuk sudah lebih bersih dari logam, kaca, dan material lain yang sulit diolah,” ujar Sandhi dalam webinar "Waste to Energy dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan", Jumat (18/4/2026).

Menurut dia, pemilahan sampah di hulu akan mengurangi beban seluruh teknologi pengolahan, termasuk WtE, karena komposisi sampah menjadi lebih homogen dan mudah diproses.

Biaya bergantung Perilaku Masyarakat

Sandhi menekankan, biaya pengelolaan sampah sangat bergantung pada perilaku masyarakat dalam memilah sampah.

Jika masyarakat aktif memilah sampah dari sumber, biaya pengolahan secara keseluruhan akan lebih rendah. Sebaliknya, jika pemilahan tidak dilakukan, maka biaya pengolahan di hilir akan meningkat karena membutuhkan teknologi yang lebih kompleks dan mahal.

Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara maju, seperti Singapura, di mana masyarakat cenderung tidak memilah sampah, tetapi bersedia membayar mahal untuk pengolahan berbasis teknologi di hilir.

“Kalau tidak memilah di sumber, tidak masalah, tetapi harus siap membayar mahal di hilir. Tantangannya di Indonesia adalah tidak memilah, tetapi juga ingin biaya murah,” ujar dia.

Tidak semua daerah layak bangun WtE

Di sisi lain, tidak semua daerah dinilai layak mengembangkan proyek WtE. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, proyek ini mensyaratkan ketersediaan pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari, lahan, serta dukungan anggaran.

Sandhi menilai studi kelayakan (*feasibility study*) menjadi tahap krusial sebelum proyek dijalankan, terutama jika dilakukan dalam skema aglomerasi yang melibatkan beberapa daerah.

“Menggabungkan beberapa daerah tidak mudah dalam era otonomi. Karena itu, studi kelayakan harus benar-benar matang, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun operasional,” kata dia.

Peneliti Ahli Utama Bidang Waste to Energy Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wahyu Purwanta, menambahkan banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam penyusunan studi kelayakan.

Menurut dia, studi yang kredibel membutuhkan data rinci mengenai volume dan karakteristik sampah, yang memerlukan biaya tidak sedikit.

“Banyak daerah masih kesulitan dari sisi anggaran maupun kapasitas konsultan dalam menyusun studi kelayakan yang komprehensif,” ujar Wahyu.

Selain itu, proyek WtE berbasis aglomerasi juga harus mempertimbangkan aspek distribusi, seperti jarak pengangkutan dan jumlah armada.

Jika jarak terlalu jauh, proses pengangkutan dapat memicu biodegradasi sampah yang memengaruhi kualitas bahan baku untuk pengolahan energi.

Dengan berbagai tantangan tersebut, pemilahan sampah dari sumber dinilai tetap menjadi langkah paling mendasar dan efisien dalam sistem pengelolaan sampah.

Upaya ini tidak hanya menekan biaya, tetapi juga meningkatkan efektivitas teknologi pengolahan serta mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.