Menhut Serukan Penyelamatan Hutan di Tengah Kondisi Geopolitik Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni menyerukan penyelamatan hutan di tengah kondisi geopolitik global. Hal ini disampaikannya dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) di Markas Besar PBB, New York.

Menurut dia, kompleksitas geopolitik saat ini tidak boleh menyurutkan langkah dalam menghadapi ancaman nyata krisis iklim. Tantangan lingkungan yang kian berat memerlukan pendekatan global yang lebih solid dan tak terfragmentasi.

“Melindungi hutan dunia di tengah lanskap geopolitik yang kompleks saat ini memerlukan pembaruan semangat multilateralisme. Kita membutuhkan solidaritas yang semakin kuat serta aksi kolektif yang nyata untuk memastikan keberlangsungan hutan bagi generasi mendatang,” ungkap Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Baca juga: PBB: Permintaan Kayu Bakar Menjadi Penyebab Utama Hilangnya Hutan Global

Ia lantas mengajak komunitas internasional untuk tidak membatasi perhatian dengan merujuk pada administratif ataupun politik saja.

"Kerja sama internasional yang diperkuat dan kemitraan multipihak dinilai merupakan satu-satunya jalan, untuk memobilisasi dukungan serta investasi yang lebih besar bagi pengelolaan hutan berkelanjutan di dunia," papar dia.

Pesan tersebut, menjadi pengingat penting bagi negara anggota PBB bahwa di tengah segala perbedaan yang ada, komitmen terhadap kelestarian alam dan perlindungan keanekaragaman hayati harus tetap menjadi prioritas bersama demi masa depan bumi yang lebih hijau dan inklusif.

Baca juga: Cuaca Buruk 2025 Picu Kebakaran Hutan Terburuk dalam Sejarah di Eropa

Tegaskan Komitmen RI

Dalam kesempatan itu, Raja Juli turut menyatakan komitmen Pemerintah Indonesia menjaga kelestarian hutan dunia. Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management) disebut sebagai pilar integral bagi agenda nasional Indonesia.

Komitmen ini mencakup aksi mitigasi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, hingga penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

“Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus memperkuat tata kelola hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari aksi iklim global. Hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan fondasi bagi keberlanjutan masa depan generasi kita dan ketahanan ekonomi bangsa,” ucap Raja Juli.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai, partisipasi Indonesia dalam UNFF21 menjadi momentum krusial untuk menunjukkan capaian nyata negara dalam mempertahankan tutupan hutan nasional dan mempromosikan tata kelola hutan yang inklusif dan akuntabel kepada komunitas internasional.

Pihaknya menekankan bahwa perlindungan ekosistem hutan Indonesia dilakukan secara seimbang dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

Sememtara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti, menjelaskan Sidang UNFF21 adalah pertemuan tingkat tinggi PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dalam pengelolaan hutan dunia.

"Kehadiran Menteri Kehutanan di New York menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar yang secara konsisten berada di barisan terdepan dalam solusi perubahan iklim berbasis alam,” tutur Laksmi.