Dampak Tersembunyi Krisis Iklim, dari Kemiskinan hingga Kerja Paksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan aja, tetapi juga kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak di wilayah pesisir.

Dampaknya mulai dari penurunan pendapatan, sulit mendapat pekerjaan, ancaman migrasi paksa, hingga kerja paksa, memurut buku Climate Change, Labour and Migration in Indonesia yang ditulis peneliti dari Griffith University, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Universitas Diponegoro.

Peneliti BRIN, Laely Nurhidayah menjelaskan perubahan iklim kini menjadi masalah lintas sektor yang memengaruhi ekonomi, sosial, hingga migrasi masyarakat. Dampaknya banyak dirasakan masyarakat pesisir utara Pulau Jawa seperti Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Demak.

Baca juga: Publik Desak WHO Tetapkan Krisis Iklim Jadi Darurat Kesehatan Global

“Melalui keberhasilan proyek riset tersebut, kami menyusun buku ini untuk menyoroti dampak sosial dan bencana yang terjadi secara perlahan di pesisir Jawa, sekaligus menerjemahkan implikasi hukum dan kebijakan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti para pembuat kebijakan di Asia Pasifik," ujar Laely dalam diskusi yang digelar Koneksi di Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Buku yang disusunnya bersama peneliti lain menghasilkan laporan yang bakal didistribusikan kepada para pemangku kepentingan, laporan konsultasi untuk masyarakat, hingga artikel riset.

Laporan tersebut juga bertujuan mendorong respons ataupun kerja sama lintas kementerian, terutama untuk melindungi perempuan dan anak-anak di wilayah pesisir Jawa yang kerap dilanda banjir.

"Salah satu rekomendasi yang kami susun dalam penelitian ini adalah melakukan revisi dari UU Penanggulangan Bencana Nomor 24/2007 untuk mengkategorikan SLR dan penurunan tanah sebagai bencana dan memasukkan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan iklim,” sebut Laely.

Baca juga: Keterlibatan Investor Asia dalam Kebijakan Iklim Melonjak 3 Kali Lipat

Peneliti turut menyoroti ancaman hilangnya lahan di desa-desa pesisir akibat naiknya permukaan laut. Kondisi itu memaksa masyarakat berpindah tempat tinggal, sekaligus meningkatkan risiko kerja paksa.

Riset juga menunjukkan, sebanyak 80 persen perempuan mengalami penurunan pendapatan akibat dampak perubahan iklim. Anak-anak lebih rentan kehilangan akses pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan perlindungan ketika bencana terjadi.

Tantangan Perkotaan 

Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Andhika Ajie menilai perubahan iklim kini tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga tantangan perkotaan, sosial dan pembangunan yang berdampak langsung pada kelompok rentan.

Ajie memaparkan, kota pesisir seperti Jakarta menghadapi tekanan iklim berlapis yang mencakup banjir rob, abrasi, penurunan muka tanah, hingga suhu ekstrim. Sehingga, dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis riset.

"Buku ini dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan perubahan iklim, migrasi, dan ketenagakerjaan, sekaligus mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat ketahanan kota," tutur Ajie.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memperkuat ekosistem pengetahuan perkotaan melalui Jakarta Urban Knowledge Hub sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan lintas sektor.

Sementara itu, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kedeputian Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani menekankan pentingnya penguatan aksi adaptasi perubahan iklim. Kata dia, langkah mitigasi dan adaptasi harus berjalan beriringan.

"Indonesia terus memperkuat komitmennya melalui penyusunan Rencana Adaptasi Nasional (RAN) untuk mengintegrasikan ketahanan iklim ke dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan," jelas Franky

"Namun, proses adaptasi juga perlu didukung oleh pemahaman yang kuat terhadap kondisi sosial masyarakat yang terdampak secara langsung," imbuh dia.