Editor
KOMPAS.com - Perdagangan karbon dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Skema ini dinilai membuka peluang agar masyarakat di sekitar kawasan hutan memperoleh manfaat ekonomi langsung dari upaya menjaga tutupan pohon dan lingkungan.
Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial bersama United Nations Development Programme (UNDP) menilai pengembangan perdagangan karbon berbasis perhutanan sosial perlu terus diperkuat, terutama melalui pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan hutan.
Baca juga: Microsoft Kembali Beli Kredit Karbon Lagi setelah Sempat Jeda
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiyani P, mengatakan program perhutanan sosial tidak hanya berorientasi pada akses legal pemanfaatan hutan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Kawasan hutan bisa dimanfaatkan untuk kemandirian bisnis masyarakat, namun dengan catatan krusial tetap menjaga kelestarian hutan,” ujar Catur dalam keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).
Menurut dia, pengembangan perhutanan sosial berpotensi menjadi fondasi penting bagi ekonomi hijau di tingkat desa.
Pemerintah menilai pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat dapat berjalan beriringan dengan upaya mitigasi perubahan iklim, termasuk melalui perdagangan karbon.
Sementara itu Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LP2AI) IPB University, Handian Purwawangsa, mengatakan pendekatan ekonomi masyarakat dalam skema tersebut dilakukan melalui pengukuran jumlah pohon yang ditanam petani.
Model itu dinilai dapat memperkuat posisi masyarakat dalam ekosistem perdagangan karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di sekitar kawasan hutan.
“Pendekatan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mengukur jumlah pohon yang ditanam oleh para petani,” kata Handian.
Dukungan terhadap perdagangan karbon juga datang dari UNDP. Perwakilan UNDP, Afifah Arifin, mengatakan pihaknya mendorong penerapan perdagangan karbon berintegritas tinggi atau high-integrity carbon dengan memastikan keterlibatan penuh masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
UNDP juga menilai pelibatan kelompok perempuan dalam pengelolaan kawasan perhutanan sosial menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi rendah karbon yang inklusif.
“Kami ingin memastikan perdagangan karbon berjalan dengan integritas tinggi dan masyarakat lokal terlibat penuh dalam seluruh proses pengambilan keputusan,” ujar Afifah.
Sementara itu, sektor swasta juga mulai melihat perdagangan karbon sebagai bagian dari pengembangan ekonomi desa berbasis lingkungan.
Baca juga: Studi Ungkap Perilaku Laki-Laki Cenderung Punya Jejak Karbon Lebih Besar
Perwakilan Astra, Bondan Susilo, mengatakan perusahaan sejak 2022 mengembangkan program hutan karbon produktif di lahan perhutanan sosial di Garut.
Menurut dia, pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Garut dinilai menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan ekosistem perhutanan sosial dan karbon yang cukup berhasil.
Selain perdagangan karbon, kawasan perhutanan sosial di Garut juga mulai diarahkan pada pengembangan hilirisasi produk masyarakat.
Salah satunya melalui pengolahan kopi yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya