BBM dari Sawit Dinilai Tak Layak Secara Keekonomian

KOMPAS.com - Pemerintah berencana menggenjot produksi biodiesel dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Namun demikian, Kepala Divisi Riset Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Dimas H. Pamungkas mengatakan, alokasi CPO untuk sektor energi akan mempengaruhi daya saing produk dan masa depan pangsa pasar kelapa sawit dari Indonesia.

Dalam skenario lain, penurunan ekspor CPO dari Indonesia memicu negara-negara lain untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Baca juga: Ekspor Indonesia Naik 21,98 Persen pada April 2026, Ditopang Nikel dan CPO

"Misalnya, Nigeria, Brazil atau negara lain di garis khatulistiwa punya kesempatan untuk menaikkan produksi sawit mereka. Kolombia punya rencana 6 juta hektare kelapa sawit. Maka yang terjadi adalah di masa depan pangsa pasar sawit Indonesia akan berkurang akan diambil alih oleh negara lain," tutur Dimas kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

Ia menilai, CPO untuk campuran bahan bakar tidak layak dari aspek keekonomian. Program biodiesel menjadi layak secara keekonomian karena selisih harga produksinya disubsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) . Padahal, sumber dana BPDP berasal dari ekspor CPO dan produk turunannya, bukan APBN.

"Kalau bicara keekonomian, sampai kapan pun semua ini enggak layak, karena harga bahan bakunya (CPO) saja jauh lebih mahal. kalau enggak ada yang menambal selisih harga CPO dengan bahan baku minyak bumi itu," ucapnya.

Lonjakan sementara

Dalam kondisi krisis energi akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, minyak mentah global memang sangat mahal, bahkan melampaui CPO. Namun, lonjakan harga minyak mentah global bersifat sementara atau tidak permanen. Dalam keadaan normal, harga CPO lebih mahal dibandingkan minyak mentah global.

"Untuk membuat biodiesel ataupun bensin sawit nanti ke depannya, itu kan bahan bakunya CPO. Nanti perang berakhir harga akan kembali normal dan tidak semahal sekarang. Otomatis selisih tetap ada," ujar Dimas.

Berbeda dengan biodiesel sejak 1990-an, riset bensin sawit baru beberapa tahun terakhir oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). Temuan dari riset ITB diperbaiki Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) agar lebih layak secara teknis. Namun, hingga hari ini, bensin sawit masih dalam skala pilot project.

Baca juga: Purbaya Bongkar Under Invoicing CPO-Batu Bara, Jadi Dasar PT DSI Awasi Ekspor SDA

"Kemarin beritanya kan Kementerian Pertanian dan Palm-co, sub-holding company-nya PTPN itu bekerja sama ya untuk mengembangkan menjadi lebih piloting. Nah, cuma kita tunggulah perkembangannya. Jadi, memang secara teknis dan ekonomis saja masih dalam tahap kajian lah untuk bensin sawit. Kita belum masuk ke ranah kebijakannya bagaimana," tutur Dimas.

Diketahui, Indonesia akan memberlakukan mandatori B50 mulai awal Juli 2026. Indonesia juga berencana menyerap pasokan CPO dari dalam negeri untuk produksi biofuel yang akan dicampurkan ke bensin.