Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan iklim dan lingkungan yang dirancang secara terpisah-pisah atau parsial berpotensi saling bertentangan, memboroskan anggaran publik, serta menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem.

Temuan tersebut disampaikan dalam laporan terbaru berjudul "The Risk of Climate-Nature Silos" yang disusun oleh Zoological Society of London (ZSL) bersama para ilmuwan dari 13 negara.

Laporan itu menilai pendekatan kebijakan yang berjalan dalam "silo" atau terfragmentasi tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan yang saling berkaitan, seperti krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan.

Baca juga: Studi: CEO yang Kompeten Lebih Konsisten Komunikasikan Risiko Iklim Perusahaan

"Pendekatan yang terfragmentasi tidak dapat menandingi skala atau kecepatan krisis iklim, keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan, yang saling memperkuat dan membutuhkan solusi terintegrasi," demikian isi laporan tersebut dikutip Jumat (12/6/2026).

Para peneliti merekomendasikan agar kebijakan iklim dan lingkungan dikelola dalam satu kerangka "sistem alam-iklim" yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dinilai dapat memperkuat manfaat kebijakan, mengurangi dampak negatif yang tidak diinginkan, menekan biaya, serta mempercepat pencapaian target lingkungan global.

Laporan itu menyoroti sejumlah contoh kebijakan yang awalnya ditujukan untuk mendukung lingkungan, tetapi justru menimbulkan konsekuensi baru karena dirancang secara sempit.

Salah satunya adalah kebijakan subsidi bahan bakar nabati (BBN), seperti biodiesel dan etanol. Dukungan terhadap produksi BBN dinilai dapat mendorong konversi lahan dan mengancam keanekaragaman hayati apabila tidak disertai perlindungan ekosistem yang memadai.

Baca juga: Aset Miliarder Dunia Sumbang Kerusakan Iklim Paling Parah

Contoh lain adalah pengembangan tanaman bioenergi untuk penyerapan karbon yang berpotensi mengabaikan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, maupun kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Rentan sebabkan kebakaran

Laporan tersebut juga menyoroti praktik penanaman monokultur yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas atau mengurangi risiko penyakit tanaman.

Meski memiliki tujuan tertentu, pendekatan tersebut dinilai dapat meningkatkan kerentanan terhadap kekeringan dan kebakaran, yang pada akhirnya memicu peningkatan emisi gas rumah kaca serta mengurangi manfaat adaptasi berbasis alam.

Direktur York Environmental Sustainability Institute di Universitas York, Lindsay Stringer, mengatakan berbagai krisis lingkungan saat ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang terpisah.

Baca juga: Dana Iklim Negara Maju Melampaui Target, Capai Lebih Rp1.787 Triliun

"Laporan ini menambah bukti yang menunjukkan bahwa kita perlu memikirkan kembali bagaimana kita mengatur beberapa isu lingkungan paling mendesak di zaman kita. Alam beroperasi dalam sistem, bukan dalam silo. Kita perlu belajar dari alam," ujar Stringer, seperti dikutip Phys.org.

Menurut dia, pendekatan berbasis sistem tidak hanya berpotensi meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi melalui penggunaan anggaran yang lebih efisien.

Stringer mencontohkan, pembangunan infrastruktur energi terbarukan perlu mempertimbangkan lokasi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi atau lahan pertanian produktif agar tidak menimbulkan dampak lingkungan baru.

Ia juga menilai integrasi kebijakan perlu dilakukan pada tingkat global. Saat ini terdapat tiga perjanjian internasional yang menangani isu iklim, keanekaragaman hayati, serta degradasi lahan dan kekeringan. Namun, pelaksanaan dan evaluasi masing-masing perjanjian masih berjalan secara terpisah.

Baca juga: Dampak Tersembunyi Krisis Iklim, dari Kemiskinan hingga Kerja Paksa

"Cara kita memantau, mengevaluasi, dan mempelajari kemajuan menuju tujuan setiap perjanjian perlu lebih terintegrasi untuk memastikan upaya di bawah satu perjanjian tidak melemahkan upaya di perjanjian lain atau menciptakan risiko baru," kata Stringer.

Laporan tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin ilmu dalam merumuskan solusi lingkungan. Menurut para peneliti, tantangan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan ekologi atau geografi, tetapi juga menyangkut tata kelola, kebijakan publik, serta sistem ekonomi yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan.

Karena itu, upaya mengatasi krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi agar berbagai target lingkungan dapat dicapai secara bersamaan tanpa menimbulkan dampak negatif baru.