Perempuan Pesisir Kehilangan Pekerjaan akibat Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi mengungkapkan, perubahan iklim menyebabkan perempuan pesisir kehilangan pekerjaan, sementara anak-anak terpaksa ikut mencari nafkah.

Dalam studi berjudul Climate Change, Labour, and Migration in Indonesia: Impacts on Women and Children, peneliti menemukan hal itu dikarenakan migrasi atau relokasi akibat banjir yang dipicu perubahan iklim.

"Untuk perempuan, sebetulnya untuk perubahan iklim terutama di Semarang dampaknya misalnya kalau pabrik-pabrik relokasi ke selain Semarang mereka jadi kehilangan mata pencaharian," kata Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laely Nurhidayah dalam diskusi ditulis Rabu (17/6/2026).

Tim peneliti melakukan riset melalui proyek bersama KONEKSI tahun 2023–2025 yang melibatkan peneliti dari BRIN, Universitas Diponegoro, dan Griffith University di empat lokasi utama yakni DKI Jakarta, Pekalongan, Semarang, serta Demak. Hasilnya menunjukkan, perempuan di pesisir Semarang tidak bekerja lagi usai menikah sehingga pendapatan mereka menurun.

Baca juga: Tiga Bahaya Perubahan Iklim Intai Hampir Separuh Anak di Dunia

Di sisi lain, sang suami hanya bekerja serabutan yang tak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun sekolah anak. Sulitnya ekonomi turut menyebabkan anak-anak kekurangan gizi dan mengalami stunting.

Hal ini diperparah dengan tingginya angka pernikahan dini, gizi buruk, hingga sulitnya akses sanitasi. Di Jakarta Utara, dilaporkan bahwa masyarakat yang dulunya tinggal di area tambak, kini harus beralih menjadi pengupas kerang hijau karena lingkungan mereka telah berubah dan rusak.

"Mereka (perempuan) sebetulnya butuh untuk anak-anak sekolah, mereka beralih mata pencaharian menjadi buruh borongan atau harus pergi (bekerja) jauh. Banyak memang yang terdampak dari perubahan iklim, perempuan-perempuan ini sebetulnya sangat membantu perekonomian, tetapi karena perubahan iklim kadang akhirnya keuangannya menjadi menurun dan akhirnya dampaknya (anak) stunting," jelas Laely.

Sementara di Pekalongan, pekerja perempuan menghadapi upah rendah, ketidakamanan pendapatan, serta kontrak yang tidak teratur. Perempuan menghadapi tantangan lain berupa kurangnya dukungan pengasuhan anak dan beban kerja domestik.

Ketika terjadi bencana iklim, tanggung jawab pengasuhan yang meningkat memaksa perempuan meninggalkan pekerjaan formal atau produktif mereka.

Dalam banyak kasus, orangtua yang kehilangan pekerjaan karena dampak perubahan iklim pada gilirannya memicu peningkatan pekerja anak sebagai strategi bertahan hidup keluarga.

Anak-anak usia 10–12 tahun menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kerja paksa. Sebanyak 44,8 persen dari data penelitian menemukan, anak bekerja satu jam per pekan dengan 23 persen dari mereka bekerja lebih dari 40 jam per pekan.

Sebanyak 44,4 persen kelompok usia 13–14 tahun tercatat bekerja melampaui batas panduan 15 jam per minggu.

Pada kelompok usia 15–17 tahun, ditemukan 7,9 persen anak yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu, menunjukkan praktik pekerja anak dengan jam kerja berlebihan masih terjadi di berbagai kelompok usia.

Peran Pemerintah dan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Undip, Wiwandari Handayani menekankan pentingnya kebijakan dan komitmen pemerintah menangani dampak perubahan iklim. Menurut dia, selama ini kebijakan penanganan perubahan iklim masih lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur.

"Kita bisa membangun konsep kolaboratif planning, jadi artinya inklusif, melibatkan banyak pihak non-pemerintah. Sebenarnya sudah banyak juga local hero komunitas lokal, yang dapat melakukan pendampingan dan menurut saya ini cukup efektif karena mereka lebih mengenal wilayahnya daripada mungkin pemerintah yang jauh di sana," tutur Wiwandari.

Dia lantas mendorong penerapan strategi ganda, yakni tetap mendorong percepatan kebijakan pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberi perhatian pada dampak sosial perubahan iklim. Di saat yang sama, penguatan kapasitas masyarakat di tingkat komunitas.

"Seperti hal yang kami temui dan tertulis juga di dalam buku (riset), misalnya di Pekalongan atau di Demak kami lihat ini gerakan kecil, tapi memang real (dampaknya)," imbuh dia.