60 Persen Lembaga Keuangan Terkemuka di Dunia Abaikan Risiko Deforestasi

KOMPAS.com - Laporan Global Canopy mengungkapkan hampir 60 persen lembaga keuangan terkemuka di dunia tidak memiliki aturan hukum mengenai deforestasi. Padahal, kerusakan hutan terbukti bisa menimbulkan risiko kerugian finansial yang besar bagi bisnis mereka.

Melansir Edie, Selasa (16/6/2026) laporan lembaga nirlaba berjudul Forest 500 ini mengamati  150 lembaga keuangan yang paling banyak mengalirkan dana untuk menyokong perusahaan-perusahaan dalam daftar Forest 500. Itu merupakan kelompok bisnis yang paling rawan terlibat dalam risiko penggundulan hutan global.

Lembaga-lembaga keuangan ini tercatat telah memberikan bantuan dana langsung maupun tidak langsung sebesar 8,9 triliun dolar AS kepada perusahaan yang berisiko terlibat deforestasi pada tahun 2024.

Menurut studi baru tersebut, dari 150 lembaga keuangan, sebanyak 89 lembaga (59 persen) tidak memiliki aturan hukum soal penggundulan hutan untuk bahan-bahan alam yang paling berisiko tinggi. Bahan-bahan tersebut meliputi daging sapi, cokelat , kopi, kulit hewan, kelapa sawit, bubur kertas dan kertas, karet, kedelai, serta kayu.

Di antara 89 lembaga tahun ini, ada 23 lembaga yang dicap sebagai "kelompok yang terus-menerus ketinggalan".

Baca juga: Meski Menjanjikan bagi Petani, Ekspor Sawit ke Eropa Masih Dibayangi Isu Deforestasi

Laporan tersebut mencatat bahwa mereka selalu gagal menerbitkan aturan apa pun terkait pencegahan kerusakan hutan sejak Global Canopy memulai penilaian tahunannya pada tahun 2014. Kelompok ini termasuk perusahaan investasi raksasa dunia seperti BlackRock, State Street, dan Vanguard.

Kemajuan yang sangat sedikit

Perkembangan masalah ini hampir tidak berubah dibanding penilaian tahun lalu.

Pada tahun 2024, Global Canopy mencatat ada 60 perusahaan yang sudah menerbitkan aturan pencegahan kerusakan hutan untuk satu atau lebih bahan alam yang berisiko tinggi. Namun pada tahun 2025, hanya ada satu perusahaan tambahan saja yang baru membuat aturan serupa.

Bahkan pada tahun 2025, beberapa bank besar seperti Fidelity International (Bermuda), HSBC (Inggris), UBS (Swiss), dan US Bancorp (Amerika Serikat) justru menghapus aturan pencegahan kerusakan hutan untuk salah satu jenis bahan alam mereka.

Di sisi lain, ada lima lembaga keuangan lagi yang baru menerbitkan aturan ketat untuk semua jenis bahan alam berisiko tinggi sejak laporan terakhir.

Baca juga: Jelang Penerapan EUDR, Sepertiga Perusahaan Masih Minim Komitmen Deforestasi

Lembaga tersebut adalah Crédit Agricole (Prancis), NatWest (Inggris), Schroders (Inggris), Standard Chartered (Inggris), dan Yayasan Pelaburan Bumiputera (Malaysia). Meskipun begitu, jumlah ini tetap saja sangat sedikit, karena baru mencakup 10 lembaga atau hanya 7 persen dari total keseluruhan.

Kerugian akibat deforestasi

Laporan ini menunjukkan hubungan yang sangat jelas antara penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta ketidakstabilan keuangan.

Jika perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh bank tidak bisa lagi mendapatkan bahan baku alam akibat hutannya sudah habis, maka proses produksi mereka akan mandek. Akibatnya, penjualan dan keuntungan perusahaan pun akan ikut hancur.

Laporan tersebut mencatat bahwa sektor keuangan sebenarnya punya kekuatan ekonomi yang besar untuk memaksa perusahaan-perusahaan agar beralih ke cara kerja yang menjaga kelestarian alam. Namun, sangat sedikit bank yang memanfaatkan kekuatan tersebut dalam bentuk aturan hukum tertulis yang nyata untuk melindungi hutan.

Menurut laporan ini, hanya 39 persen lembaga keuangan yang sadar dan melihat bahwa kerusakan hutan adalah sebuah risiko yang bisa mengancam kelangsungan bisnis mereka.