Asosiasi Petani Minta Pemerintah Evaluasi Keberadaan DSI dalam Tata Niaga Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto meminta, Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kembali peran Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional.

Evaluasi tersebut bertujuan menjaga daya saing sawit Indonesia di tingkat global sekaligus demi keberlanjutan ekonomi desa-desa penghasilnya.

Ia menganggap, keberadaan DSI semestinya harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi industri sawit nasional. Jika tidak, kehadiran DSI justru berpotensi menambah mata rantai perdagangan yang selama ini sudah cukup panjang.

Baca juga: Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit

“Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional, yang terlihat dari kebijakan itu. DSI pada dasarnya hanya menambah satu lapis perantara baru dalam rantai bisnis sawit yang selama ini sudah melibatkan banyak pelaku dari hulu hingga hilir,” ujar Mansuetus dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, jika keberadaan DSI untuk mencegah under invoicing, semestinya peraturan itu dilakukan dengan memperkuat institusi yang ada, seperti Bea Cukai atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Termasuk juga memperkuat Lembaga Surveyor untuk verifikasi dan kuantitas ekspor komoditas.

Menurut Mansuetus, meningkatkan status sustainability dan compliance pada standar keberlanjutan menjadi tantangan utama industri sawit saat ini. Selain itu, tantangan terberat industri sawit saat ini juga terkait meningkatkan efisiensi, memperkuat transparansi, dan memperbesar nilai yang diterima petani, bukan menambah lembaga dengan potensi mengambil bagian dari margin perdagangan yang ada.

Mansuetus menganggap, peran DSI harus dibatasi pada fungsi yang benar-benar memberikan manfaat bagi tata kelola industri.

Jika tetap diperlukan, DSI sebaiknya difokuskan pada fungsi administratif, penguatan data, koordinasi, pengawasan, complain mechanism dan transparansi tata niaga. DSI tidak perlu menjadi broker sawit atau terlalu jauh terlibat dalam aktivitas perdagangan yang berpotensi mengambil margin dari rantai bisnis sawit.

Tekanan ekonomi

Senada, Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring menilai, evaluasi terhadap DSI menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi masyarakat di wilayah sentra sawit saat ini sedang menghadapi tekanan yang cukup berat.

“Saat ini kondisi ekonomi di desa-desa sawit sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan semakin menekan pendapatan mereka,” ucapnya.

Dampak kebijakan tata niaga sawit yang dirasakan petani akan mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan secara luas. Sekitar 16.000 desa di Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor sawit. Banyak desa tersebut tidak memiliki basis pangan maupun sumber ekonomi alternatif yang kuat.

"Karena itu, jika DSI masuk ke dalam rantai perdagangan dan pada akhirnya menggerus harga yang diterima petani, maka tekanan ekonomi di desa-desa sawit akan semakin berat,” ujar Kobar.

Baca juga: Perang Picu Harga Avtur Melambung, Apakah Bioavtur Berbasis Limbah Sawit Bisa Jadi Solusi?

“Kami juga meminta agar seluruh mekanisme kerja DSI dijalankan secara transparan dan terbuka. Harus ada sistem perdagangan yang dapat diawasi publik, dapat diaudit dan menjamin bahwa DSI tidak mengambil insentif maupun margin yang pada akhirnya mengurangi
pendapatan petani dan pelaku usaha sawit nasional,” tutur Kobar Sembiring.

Keberhasilan tata kelola sawit nasional harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani, menguatnya ekonomi desa sawit, serta terciptanya sistem perdagangan yang lebih efisien dan transparan. Oleh karena itu, kata dia, evaluasi terhadap peran DSI menjadi penting agar kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat desa yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.