PLTG Dinilai Paling Rentan Krisis Iklim, Kapasitas Berpotensi Turun hingga 4 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dinilai menjadi jenis pembangkit yang paling rentan terhadap dampak kenaikan suhu global akibat krisis iklim.

Peningkatan temperatur udara diperkirakan dapat menurunkan performa pembangkit, terutama kapasitas generator, hingga 3-4 persen pada periode 2024-2026.

Kandidat doktor Delft University of Technology (TU Delft), Hariadi Aji, mengatakan penurunan kinerja tersebut berpotensi menambah kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan karena kapasitas yang hilang harus digantikan oleh pembangkit baru.

"Apabila kita lakukan fungsi yang sama di perencanaan RUPTL PLN (2025-2034) maupun RUKN ESDM (2025-2060), maka kita bisa lihat loss-nya akan sekitar 2,8-3 persen. Walaupun terlihat kecil, tapi secara absolut akan mencapai 4-12 gigawatt (GW) di tahun 2034 maupun 12 GW di tahun 2060. Itu angka yang sangat besar untuk investasi hanya untuk mengkompensasi dampak dari kenaikan temperatur ini," ujar Hariadi saat mempresentasikan hasil riset doktoralnya dalam sebuah webinar, Kamis (25/6/2026).

Baca juga: Pengamat: Target PLTS 100 GW di RUPTL Harus Dibarengi Pengurangan PLTU

Menurut Hariadi, setelah PLTG, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara juga termasuk yang rentan mengalami penurunan kinerja akibat meningkatnya suhu udara.

Ia menjelaskan, kenaikan temperatur tidak hanya memengaruhi sisi pembangkitan, tetapi juga meningkatkan konsumsi listrik masyarakat. Analisis yang menggabungkan data beban puncak kelistrikan provinsi dengan data temperatur menunjukkan setiap daerah memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap perubahan suhu.

Bali menjadi provinsi dengan sensitivitas tertinggi. Kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celsius diperkirakan dapat meningkatkan beban listrik hingga sekitar 10 persen.

"Kita melihat sensitivitas beban listrik terhadap kenaikan temperatur berbeda-beda di setiap provinsi, dan Bali termasuk yang paling tinggi," katanya.

Tren kenaikan suhu

Temuan tersebut dinilai semakin relevan mengingat data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan tren suhu permukaan di Indonesia terus meningkat sejak 1981 tanpa menunjukkan kecenderungan menurun.

Selain kenaikan suhu, Hariadi juga mengingatkan bahwa meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem akibat krisis iklim membuat sistem ketenagalistrikan nasional semakin rentan mengalami gangguan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pulau Sumatera menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan hidrometeorologi tertinggi.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah gangguan kelistrikan terjadi akibat cuaca ekstrem, mulai dari robohnya menara transmisi di Aceh pada November 2025, putusnya konduktor di Jambi yang memicu pemadaman listrik hampir di seluruh Sumatera pada Mei 2026, hingga robohnya menara transmisi di Sumatera Utara pada Juni 2026.

Hariadi menilai pemadaman massal yang terjadi di Sumatera pada Mei lalu menunjukkan bahwa dampak cuaca ekstrem dapat memicu gangguan sistem yang kompleks.

Baca juga: Kapasitas PLTG Dunia Diproyeksikan Melonjak

"Yang terjadi di Sumatera pada 22 Mei itu adalah gangguan yang tidak sederhana sehingga menyebabkan ketidakstabilan sistem, terjadi cascading outage atau pemadaman bertingkat hingga akhirnya sistem mengalami splitting dan blackout," ujarnya.

Untuk meningkatkan ketahanan sistem ketenagalistrikan terhadap dampak krisis iklim, Hariadi merekomendasikan penguatan infrastruktur transmisi melalui penggunaan material yang lebih tangguh, terutama di wilayah yang rawan bencana seperti Sumatera.

Selain itu, menurut dia, pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai, perangkat lunak untuk respons beban (*demand response*), serta peningkatan kemampuan prakiraan beban dan bencana juga perlu menjadi prioritas.

"(Perlu juga) ada supporting software, itu demand response ataupun forecasting, peramalan beban ke depan dan peramalan bencana atau persiapan terhadap bencana yang lebih baik. Rekomendasi utama yang saya sampaikan adalah secara teknis kita perlu juga mengerti tentang climate hazard maupun vulnerability, sehingga risikonya bisa lebih dimitigasi lebih awal," kata Hariadi.