Dari Bahodopi, Melihat Wajah Baru Morowali setelah Hilirisasi Nikel

Tekanan terhadap layanan dasar

Migrasi besar-besaran dan akibat aktivitas industri di Morowali, termasuk Bahodopi, turut memberi tekanan pada layanan dasar. Salah satunya terkait jalan.

Kondisi jalan di Bahodopi nyaris memprihatinkan, seperti dipenuhi lubang di sana-sini, permukaan tidak rata, tergenang dan becek saat hujan, serta berdebu. Belum lagi tumpuk-tumpukan sampah turut menambah suram pemandangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Morowali Hasyim mengakui hal tersebut. Ia pun mengatakan bahwa kerusakan jalan di Bahodopi tengah menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini.

Namun, ia menekankan bahwa sebagian besar ruas jalan yang dikeluhkan warga dan ramai diperbincangkan di media sosial itu sebenarnya bukan kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Ini yang menjadi fokus dan perhatian kami," ucapnya saat ditemui Kompas.com, Kamis.

Selain jalan rusak, Hasyim menambahkan bahwa lonjakan penduduk membuat ruang kelas di sekolah tidak cukup untuk menampung siswa. Layanan kesehatan pun menghadapi tantangan serupa.

Di sisi lingkungan, persoalan sampah menjadi salah satu yang paling kasat mata saat Kompas.com berkunjung ke Bahodopi. Tumpukan sampah yang sudah berhari-hari ditemukan di sepanjang jalan, di pinggir aliran sungai, hingga di lahan sekitar pusat perbelanjaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nukrah menyebut, pertambahan penduduk yang masif menjadi akar masalahnya. Sebagian besar pekerja tinggal di kos-kosan tanpa membayar retribusi sampah sehingga pengelolaan limbah domestik menjadi tantangan tersendiri.

"Mereka itu 80 persen tinggal di kos-kosan dan juga tidak membayar retribusi sampah," ujar Nukrah kepada Kompas.com.

Di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Morowali Nirmawati menyebut, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi salah satu tantangan utama di wilayah yang berdekatan dengan aktivitas industri, disusul tuberkulosis dan HIV.

"Kasus ISPA memang masih menjadi perhatian kami, terutama di wilayah yang dekat dengan aktivitas industri. Paparan debu menjadi salah satu faktor yang perlu dikendalikan," ujarnya kepada Kompas.com.

Biaya hidup yang tinggi juga menjadi beban tersendiri, khususnya bagi pekerja bergaji minimum. Adapun upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Morowali tercatat Rp 4,6 juta.

Seorang pekerja di kawasan IMIP menggambarkan, kamar kos bisa mencapai Rp 1,5 juta per bulan tanpa fasilitas lengkap, sedangkan biaya sekali makan bisa berkisar Rp 25.000 hingga Rp 30.000. Ini artinya, kebutuhan dasar kos dan makan saja bisa menyedot lebih dari separuh gaji.

"Kalau dihitung-hitung, gaji cepat habis. Kos saja sudah Rp 1,5 juta, belum makan, belum kebutuhan lain," kata pekerja tersebut.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, nikel telah mengubah Morowali dari kabupaten yang relatif sepi menjadi salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Penduduk bertambah, ekonomi tumbuh berlipat ganda, dan pendapatan daerah melonjak tajam.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, masih tersisa berbagai tantangan mulai dari kemiskinan, rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja, tekanan terhadap lingkungan, hingga peningkatan beban layanan dasar.

Bagi Morowali, pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah industri nikel mampu menghadirkan pertumbuhan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan pertumbuhan itu dapat dinikmati lebih luas tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat yang telah lebih dahulu tinggal dan menggantungkan hidup di daerah tersebut.