Dari Bahodopi, Melihat Wajah Baru Morowali setelah Hilirisasi Nikel

MOROWALI, KOMPAS.com – Tiga belas tahun lalu, Bahodopi hanyalah kecamatan kecil yang tenang di pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penduduknya sekitar 7.000 jiwa dan sebagian besar menggantungkan hidup dari bertani, berkebun, atau melaut.

Kini, jumlah penduduknya melonjak menjadi 45.434 jiwa. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan pekerja, deretan kos-kosan dan rumah makan tumbuh di sepanjang jalan utama, sementara kepulan asap pabrik nikel menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari.

Ledakan pertumbuhan itu tidak terlepas dari keberadaan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kawasan industri nikel yang dalam satu dekade terakhir mengubah wajah Bahodopi dan Morowali secara drastis.

Struktur mata pencaharian warga pun ikut bergeser. Sebagian besar beralih menjadi pekerja di kawasan industri, sementara yang lain memilih bergerak di sektor pendukung yang tumbuh mengikuti arus puluhan ribu tenaga kerja industri. Contohnya, warung makan, kos-kosan bengkel jasa, dan berbagai usaha kecil yang melayani puluhan ribu tenaga kerja industri.

Nikel mengubah Morowali

Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2025, cadangan nikel nasional mencapai 62 juta ton. Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi dengan cadangan terbesar setelah Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.

Morowali menjadi salah satu titik terpenting dalam peta nikel nasional itu. Di sanalah IMIP berdiri, kawasan industri pengolahan nikel yang resmi beroperasi pada Mei 2015 dan kini telah berkembang seluas 4.000 hektare dengan 54 perusahaan tenant di dalamnya.

Kehadiran kawasan industri tersebut turut menarik arus migrasi ke Morowali dalam jumlah besar. Pada 2013, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kabupaten dengan luas wilayah 5.472 km persegi ini dihuni 108.873 jiwa. Sebelas tahun kemudian, jumlah penduduknya hampir dua kali lipat menjadi 198.968 jiwa.

Bahodopi menjadi simbol paling nyata dari perubahan tersebut. Dalam kurun waktu satu dekade, jumlah penduduk kecamatan ini meningkat lebih dari enam kali lipat.

Lonjakan itu bukan tanpa sebab. Kawasan IMIP menyedot ratusan ribu pekerja dari berbagai penjuru Sulawesi dan Indonesia. Hingga akhir Januari 2026, jumlah pekerja Indonesia di IMIP tercatat 89.849 orang. Sebanyak 92 persen di antaranya berasal dari Sulawesi, sedangkan 8 persen orang merupakan warga lokal Morowali.

Perekonomian Morowali pun melonjak drastis. Data BPS menunjukkan, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Morowali pada 2014 masih sekitar Rp 7,5 triliun dan meningkat menjadi Rp 12,81 triliun pada 2015. Pada 2025, nilainya telah mencapai Rp 188,86 triliun.

Lonjakan tersebut menjadikan Morowali sebagai salah satu kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Nilai ekonomi yang dihasilkan daerah ini kini jauh melampaui banyak kabupaten lain yang memiliki jumlah penduduk lebih besar.

Struktur ekonominya pun berubah secara signifikan. Pada 2014, industri pengolahan hanya menyumbang Rp 917 miliar terhadap PDRB Morowali, jauh di bawah pertambangan dan pertanian yang mendominasi saat itu.

Pada 2025, posisi itu berbalik total. Industri pengolahan kini menjadi penyumbang terbesar dengan Rp 138,79 triliun, disusul pertambangan dan penggalian. Dua sektor itu memperlihatkan betapa kuat ketergantungan ekonomi Morowali terhadap rantai industri nikel.

Peluang ekonomi baru bagi warga

Perubahan itu membuka peluang ekonomi bagi sebagian masyarakat. Pemilik Rumah Makan Goyang Lidah Ronald, misalnya, masih mengingat ketika Bahodopi belum seramai sekarang. Ia mulai membuka usaha sekitar 2011 atau 2012 saat kawasan industri mulai berkembang.

“Seingatku, waktu itu IMIP baru mulai pembangunan. Ya, alhamdulillah, seiring waktu sampai sekarang, pengembangannya berdampak positif luar biasa (bagi usaha saya),” kata Ronald kepada Kompas.com, Rabu (17/6/2026).

Peluang serupa juga dirasakan para warga yang memiliki tanah. Perwakilan Camat yang merupakan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Kecamatan Bahodopi Ibansi mengatakan, sebagian warga lokal mengubah aset mereka menjadi sumber ekonomi baru dengan membangun kos-kosan, ruko, atau usaha lain.

“Warga asli Bahodopi yang memiliki tanah menjadi kelompok yang paling diuntungkan dari ledakan pekerja pendatang. Banyak yang menjual tanahnya dengan harga tinggi, ada pula yang memanfaatkannya untuk membangun kos-kosan, ruko, atau usaha lain yang melayani kebutuhan pekerja industri,” terangnya saat ditemui Kompas.com, Rabu.

Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menyebut, keberadaan industri nikel berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pendapatan asli daerah (PAD).

Pada 2014, PAD Morowali masih sebesar Rp 25,34 miliar. Sedekade kemudian, realisasinya menjadi Rp 923,2 miliar. Sebagian besar disumbang oleh pajak daerah, yakni 64,26 persen dan retribusi daerah sebesar 27,1 persen.

Iksan melanjutkan, peningkatan PAD memberi ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk membangun layanan publik, termasuk pendidikan.

“Tidak hanya dari pemerintah daerah, perusahaannya juga membangun. Jadi, kalau misalnya ada yang tidak terkoneksi dengan pemerintah daerah, dibangun bersama. Kalau misalnya daerah tidak cukup duit, ya dia (perusahaan) ikut bangun juga,” katanya kepada Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

Wajah lain dari pertumbuhan

Meski pertumbuhan ekonomi berlangsung pesat, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata.

Data BPS 2025 menunjukkan, sebanyak 10,38 persen penduduk Morowali masih tergolong miskin. Angka kemiskinan memang terus turun jika dibandingkan 12,58 persen pada 2022, 11,77 persen pada 2023, dan 11,55 persen pada 2024.

Namun, persentasenya masih berada di atas target nasional yang sebesar 9,36 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan kesejahteraan di tingkat masyarakat.

Tantangan lain terlihat dari keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Dominasi sektor industri pengolahan dan pertambangan yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki belum sepenuhnya diikuti peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja.

Data BPS menunjukkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Morowali turun dari 47,84 pada 2020 menjadi 24,21 pada 2023.

Periode 2024-2025 mulai menunjukkan perbaikan dengan angka masing-masing 30,81 dan 36,95. Namun, capaian tersebut masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 56,63 persen. Bahkan, TPAK perempuan Morowali menjadi yang terendah di Sulawesi Tengah.

Selain kemiskinan dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, masalah lingkungan juga masih menjadi pekerjaan rumah.

Keberadaan kawasan industri nikel berdampak pada kualitas perairan laut Morowali. Imbasnya, banyak nelayan terpaksa beralih profesi karena kesulitan mencari ikan di perairan dangkal.

Salah satu nelayan yang ditemui tim Kompas.com, Maja, bercerita, sebelum industri nikel berkembang pesat, ikan masih mudah ditangkap di sekitar pesisir Morowali.

Kini, akibat air yang keruh, lalu lintas kapal, dan perubahan kawasan pesisir, ikan pun menjauh dari pesisir. Profesi sebagai nelayan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia akhirnya beralih menjadi pengantar barang dan orang dari kapal yang berada di lautan.

Ketua Perkumpulan Nelayan Morowali Tasdik mengatakan, nelayan kini harus melaut lebih jauh, sekitar 12 mil dari garis pantai untuk mendapatkan ikan. Sebelumnya, ikan sudah bisa diperoleh hanya dengan melaut sekitar 3 hingga 4 mil dari pesisir.

Konsekuensinya, biaya operasional melaut meningkat signifikan. Dulu, biaya melaut berkisar Rp 50.000 hingga Rp 75.000 sekali berangkat. Kini, pengeluaran bisa mencapai Rp 150.000 hingga Rp 200.000.

Perubahan ini menjadi beban berat bagi nelayan tradisional dengan perahu dan mesin yang terbatas. Tasdik mencatat, sekitar 70 persen nelayan di kawasan pesisir Bahodopi kini sudah beralih profesi.

“Sebagian menjadi buruh, tukang, atau bekerja di sektor jasa karena hasil melaut tidak lagi sebanding dengan biayanya,” ucapnya.

Selain nelayan, petani juga merasa terancam lantaran industri nikel berencana mengambil air dari Sungai Karaupa. Padahal, sungai ini merupakan sumber air bagi masyarakat di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda.

Sungai itu juga menjadi tumpuan irigasi bagi lebih dari 2.000 hektare sawah yang tersebar di 13 desa di dua kecamatan tersebut. Ribuan petani bergerak menolak rencana pengambilan air industri dari Sungai Karaupa.

Perwakilan petani Azmi Alatas menekankan bahwa petani bukan anti-investasi. Namun, menurut dia, pelaku industri nikel harus memperhitungkan ruang hidup dan produksi warga yang sudah lebih dulu ada.

Tekanan terhadap layanan dasar

Migrasi besar-besaran dan akibat aktivitas industri di Morowali, termasuk Bahodopi, turut memberi tekanan pada layanan dasar. Salah satunya terkait jalan.

Kondisi jalan di Bahodopi nyaris memprihatinkan, seperti dipenuhi lubang di sana-sini, permukaan tidak rata, tergenang dan becek saat hujan, serta berdebu. Belum lagi tumpuk-tumpukan sampah turut menambah suram pemandangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Morowali Hasyim mengakui hal tersebut. Ia pun mengatakan bahwa kerusakan jalan di Bahodopi tengah menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini.

Namun, ia menekankan bahwa sebagian besar ruas jalan yang dikeluhkan warga dan ramai diperbincangkan di media sosial itu sebenarnya bukan kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Ini yang menjadi fokus dan perhatian kami," ucapnya saat ditemui Kompas.com, Kamis.

Selain jalan rusak, Hasyim menambahkan bahwa lonjakan penduduk membuat ruang kelas di sekolah tidak cukup untuk menampung siswa. Layanan kesehatan pun menghadapi tantangan serupa.

Di sisi lingkungan, persoalan sampah menjadi salah satu yang paling kasat mata saat Kompas.com berkunjung ke Bahodopi. Tumpukan sampah yang sudah berhari-hari ditemukan di sepanjang jalan, di pinggir aliran sungai, hingga di lahan sekitar pusat perbelanjaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nukrah menyebut, pertambahan penduduk yang masif menjadi akar masalahnya. Sebagian besar pekerja tinggal di kos-kosan tanpa membayar retribusi sampah sehingga pengelolaan limbah domestik menjadi tantangan tersendiri.

"Mereka itu 80 persen tinggal di kos-kosan dan juga tidak membayar retribusi sampah," ujar Nukrah kepada Kompas.com.

Di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Morowali Nirmawati menyebut, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi salah satu tantangan utama di wilayah yang berdekatan dengan aktivitas industri, disusul tuberkulosis dan HIV.

"Kasus ISPA memang masih menjadi perhatian kami, terutama di wilayah yang dekat dengan aktivitas industri. Paparan debu menjadi salah satu faktor yang perlu dikendalikan," ujarnya kepada Kompas.com.

Biaya hidup yang tinggi juga menjadi beban tersendiri, khususnya bagi pekerja bergaji minimum. Adapun upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Morowali tercatat Rp 4,6 juta.

Seorang pekerja di kawasan IMIP menggambarkan, kamar kos bisa mencapai Rp 1,5 juta per bulan tanpa fasilitas lengkap, sedangkan biaya sekali makan bisa berkisar Rp 25.000 hingga Rp 30.000. Ini artinya, kebutuhan dasar kos dan makan saja bisa menyedot lebih dari separuh gaji.

"Kalau dihitung-hitung, gaji cepat habis. Kos saja sudah Rp 1,5 juta, belum makan, belum kebutuhan lain," kata pekerja tersebut.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, nikel telah mengubah Morowali dari kabupaten yang relatif sepi menjadi salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Penduduk bertambah, ekonomi tumbuh berlipat ganda, dan pendapatan daerah melonjak tajam.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, masih tersisa berbagai tantangan mulai dari kemiskinan, rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja, tekanan terhadap lingkungan, hingga peningkatan beban layanan dasar.

Bagi Morowali, pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah industri nikel mampu menghadirkan pertumbuhan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan pertumbuhan itu dapat dinikmati lebih luas tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat yang telah lebih dahulu tinggal dan menggantungkan hidup di daerah tersebut.