Tanpa Kendali Regulasi, AI Bakal Gagal Wujudkan Target SDG

KOMPAS.com - Pemerintah dan berbagai organisasi semakin mengandalkan Kecerdasan Buatan (AI) untuk mempercepat kemajuan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang sisa waktunya kurang dari empat tahun.

AI sendiri telah membuktikan potensinya di berbagai sektor pembangunan. Mulai dari memprediksi banjir dan melacak wabah penyakit, hingga memperbaiki cara bertani dan memperluas akses ke layanan keuangan serta hukum.

Namun, melansir Know ESG, Senin (29/6/2026) para ahli mengingatkan bahwa teknologi saja tidak bisa menyelesaikan masalah terbesar dunia. Meski AI menawarkan alat yang canggih, keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan dan lembaga yang mengatur bagaimana teknologi tersebut dibuat dan digunakan.

Perlu kendali regulasi

Diskusi yang berkembang seputar AI sering kali hanya fokus pada apa saja yang bisa dilakukan oleh teknologi tersebut.

Baca juga: Konsumsi Listrik AI Diprediksi Capai 945 TWh pada 2030

Padahal, para ahli menilai tantangan sebenarnya ada pada aturan mainnya, bukan pada inovasinya. AI bisa mengolah data, membuat prediksi, dan memberi saran tindakan, tetapi AI tidak bisa menentukan apa yang adil, siapa yang berhak mendapat manfaat, atau siapa yang harus bertanggung jawab saat terjadi kesalahan.

Keputusan-keputusan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dan pembuat kebijakan.

Misalnya saja dalam soal pengelolaan air. Sistem berbasis AI bisa memprediksi kebutuhan air dengan lebih akurat dibanding metode tradisional, sehingga membantu menghemat air dan meningkatkan efisiensi saat kemarau.

Namun, sistem berbasis AI tersebut juga bisa memengaruhi bagaimana pasokan air yang terbatas itu dibagi. Jika tidak ada aturan pelindung yang tepat, hal ini berisiko merugikan masyarakat yang lemah.

Para ahli mengingatkan bahwa efisiensi jangan disamakan dengan keadilan. Keputusan tentang pembagian air, pengawasan, serta hak warga untuk memprotes keputusan otomatis memerlukan aturan main AI yang dirancang dengan baik, bukan sekadar algoritma yang lebih canggih.

Kekhawatiran yang sama juga berlaku dalam sistem hukum. Di berbagai belahan dunia, alat berbasis AI sudah mulai digunakan dalam kepolisian, penentuan hukuman, keputusan pembebasan bersyarat, dan penilaian risiko.

Meskipun para pengembang berupaya membuat sistem ini lebih transparan dengan menjelaskan bagaimana suatu keputusan diambil, transparansi saja tidak menjamin adanya keadilan.

Sebuah sistem bisa saja menjelaskan cara kerjanya dengan sangat jelas, namun tetap menghasilkan keputusan yang memihak.

Hal ini terjadi karena sistem tersebut menggunakan data yang tidak lengkap atau data masa lalu yang diskriminatif. Untuk memastikan keadilan, diperlukan pengawasan independen, perlindungan hukum, dan kesempatan yang nyata bagi masyarakat untuk menyanggah keputusan otomatis tersebut.

Kekhawatiran besar lainnya adalah kesenjangan yang makin melebar antara kemajuan teknologi yang sangat cepat dan sistem hukum yang bergerak lambat.

Standar industri memang bisa meningkatkan keamanan dan keandalan penggunaan AI, tetapi standar tersebut tidak bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum ketika sistem AI memicu kerugian.