MOROWALI, KOMPAS.com - Pertumbuhan pesat kawasan industri nikel di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, membawa konsekuensi serius terhadap lingkungan.
Lonjakan jumlah penduduk tidak diimbangi kapasitas pengelolaan sampah, sehingga tumpukan limbah rumah tangga mudah dijumpai di berbagai sudut kawasan.
Sepanjang jalan utama Bahodopi, sampah sisa makanan, botol plastik, hingga kemasan sekali pakai terlihat berserakan di bahu jalan.
Baca juga: Malaysia Andalkan Waste-to-Energy untuk Kurangi Sampah dan Hasilkan Listrik
Kantong-kantong sampah juga menumpuk di depan warung makan, minimarket, bengkel, hingga pertokoan yang tumbuh di sekitar kawasan industri yang ada di wilayah tersebut.
Di belakang deretan bangunan komersial tersebut, berdiri kawasan kos-kosan yang dihuni ribuan pekerja. Namun, sebagian kawasan masih menghadapi persoalan sanitasi yang buruk, jalan tanah yang rusak saat hujan, serta tumpukan sampah rumah tangga yang kerap tidak terangkut.
Pemilik toko kelontong sekaligus pengusaha rumah kos di Desa Bahomakmur, Andi Muhammad Arifin, mengatakan sistem pengelolaan sampah saat ini tidak mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk di Bahodopi.
Akibatnya, sampah rumah tangga sering menumpuk selama berhari-hari hingga menimbulkan bau tidak sedap dan mendorong sebagian warga membuang sampah sembarangan.
"Sempat kemarin itu rapat terjadi masalah sampah. Yah, mau bagaimana, katanya dari pemerintah armadanya juga belum memadai, terus orang (petugas) di lapangan masih belepotan karena banyaknya volume sampah," ujar Arifin kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
Menurut Arifin, penghuni kos dikenai iuran pengangkutan sampah sebesar Rp 15.000 per kamar, sedangkan kios membayar Rp 25.000. Namun, pelayanan pengangkutan belum berjalan optimal.
Sampah yang seharusnya diangkut setiap pekan terkadang baru diambil lebih dari sebulan kemudian. Untuk mengurangi penumpukan, warga terpaksa membakar sampah kering, sedangkan sampah basah dimasukkan ke dalam kantong plastik agar tidak menimbulkan bau menyengat.
"Kalau mengharap masih dari pengangkutan, itu pasti lebih parah," tuturnya.
Kepala Urusan Keuangan Desa Bahodopi, Ibansi, membenarkan bahwa petugas kebersihan kewalahan menghadapi peningkatan volume sampah.
Ia mengatakan jumlah penduduk yang tercatat di Desa Bahodopi telah melampaui 4.000 jiwa. Namun, jumlah sebenarnya diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat karena banyak pendatang yang belum melapor kepada pemerintah desa meski telah tinggal di kawasan tersebut.
Akibatnya, sebagian warga ikut menghasilkan sampah, tetapi belum tercatat sebagai wajib retribusi.
Baca juga: Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
"Banyak pendatang belum terdata akhirnya menyampah, tetapi kami enggak bisa menarik retribusi," katanya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya