Ekspansi Industri Nikel Gerus Lahan Pertanian dan Kampung Nelayan di Morowali

MOROWALI, KOMPAS.com - Ekspansi industri pengolahan nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dinilai telah mengubah wajah wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai sentra pertanian dan perikanan.

Lahan sawah beralih fungsi menjadi kawasan industri, sementara sejumlah kampung nelayan kehilangan ruang tangkap akibat pencemaran pesisir dan pembangunan pelabuhan khusus.

Sekretaris Gerakan Petani Indonesia Menggugat (GAPIT), Muhammad Azmy, mengatakan enam dari sembilan kecamatan di Morowali pernah menjadi sentra pertanian pada dekade 1990-an.

Baca juga: Ketika Desa-Desa di Lingkar Industri Nikel Morowali Berubah jadi Sentra Kos

Keenam kecamatan itu meliputi Bahodopi, Bungku Timur, Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya, dan Witaponda.

Kini, menurut dia, hanya Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda yang masih bertahan sebagai sentra produksi pertanian. Bahkan, kedua wilayah tersebut mulai dikelilingi kawasan izin usaha pertambangan (IUP).

"Lahan persawahan di Bahodopi sudah habis menjadi kawasan industri. Sebagian sawah di Bungku Barat juga telah beralih fungsi menjadi kawasan industri IHIP," kata Azmy kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2026).

Meski demikian, ia mengaku dapat memahami perubahan fungsi lahan di Bahodopi karena wilayah tersebut sebelumnya didominasi rawa dan lahan yang kurang produktif untuk pertanian.

"Sebagian Bungku Barat masih aktif sawahnya. Kalau Bahodopi betul-betul mati. Kami mewajarkan Bahodopi menjadi kawasan industri waktu itu karena memang lahannya tidak produktif, gersang, rawa-rawa, hutan rawa," ujarnya.

Azmy menuturkan, kawasan pertanian di Bungku Timur dahulu tersebar di Desa Ululere dan Bahomoahi, sedangkan di Bungku Tengah berada di Desa Bahomante dan Lanona yang merupakan kawasan transmigrasi.

Menurut dia, keberadaan sawah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah terbentuknya Morowali modern melalui program transmigrasi dari Jawa dan Bali.

Karena itu, ia menilai Bumi Raya dan Witaponda merupakan benteng terakhir identitas pertanian Morowali yang perlu dipertahankan di tengah pesatnya ekspansi industri nikel.

"Kami memang bukan lumbung pangan provinsi atau nasional, tetapi ada hal lain yang harus diperhatikan, identitas kemorowalian itu yang berkaitan dengan sejarah terbentuknya Morowali. Jika ini hilang, maka identitas kita juga ikut hilang," tutur Azmy.

Baca juga: Nilai Tambah Hilirisasi Nikel RI Dinikmati Negara Lain

Ia berharap kawasan pertanian yang masih tersisa tetap dipertahankan melalui peningkatan produktivitas lahan, bukan dengan membuka lahan baru.

Konflik air irigasi

Kekhawatiran petani kembali muncul ketika pada 2025 salah satu perusahaan di kawasan ini berencana membangun saluran penyadap air (intake) dari Sungai Karaopa.

Sungai tersebut menjadi sumber irigasi bagi sekitar 2.000 hektar sawah di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda.

Rencana itu memicu penolakan petani yang tergabung dalam GAPIT. Mereka khawatir pengambilan air untuk kebutuhan industri akan mengurangi pasokan air irigasi, terutama saat musim kemarau.

"Mereka akan mengurangi debit yang dibutuhkan petani. Faktanya, setiap musim kemarau tidak ada air limpasan. Apa jaminannya kalau mereka memaksakan intake di hulu saat musim kemarau?" kata Azmy.

Menurut dia, kawasan pertanian tersebut telah berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sehingga semestinya memperoleh perlindungan dari alih fungsi maupun gangguan terhadap sumber air.

Ia mengusulkan agar industri memanfaatkan air di bagian hilir Sungai Karaopa sehingga tidak mengganggu kebutuhan irigasi petani.

"Daripada mengadu energi versus pangan, lebih baik berkolaborasi, tetapi jangan saling mengganggu," ujarnya.

Baca juga: El Nino Godzilla, Ketahanan Pangan Nasional, dan Nasib Petani

Azmy juga berharap program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari industri nikel lebih diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian agar mampu memasok kebutuhan pangan kawasan industri.

"Perusahaan menyerap hasil pertanian masyarakat lokal, tetapi masih terbatas. Kebanyakan mengambil dari luar Morowali," katanya.

Kampung nelayan berubah menjadi pelabuhan industri

Perubahan juga dirasakan masyarakat pesisir. Ketua Perkumpulan Nelayan Morowali, Tasdik, mengatakan sejumlah kampung nelayan yang dahulu menjadi pusat aktivitas perikanan kini telah berubah menjadi pelabuhan khusus untuk mendukung industri nikel.

Menurut dia, pencemaran pesisir akibat aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel turut menurunkan hasil tangkapan nelayan serta mematikan usaha budidaya tambak udang, bandeng, dan rumput laut.

"Dulu banyak kampung nelayan, sekarang menjadi pelabuhan khusus industri. Dulu juga ramai penjual ikan di pinggir jalan, sekarang sudah berubah," ujarnya.

Tasdik menilai nelayan menjadi kelompok yang paling terdampak karena harus melaut lebih jauh, sementara sebagian besar tidak memiliki kapasitas memenuhi persyaratan penangkapan ikan di atas 12 mil laut.

Ia juga mengkritik minimnya dukungan pemerintah terhadap nelayan yang kehilangan sumber penghidupan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Morowali, Hasyim, mengakui produksi sektor perikanan maupun pertanian mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Petani di Subang Was-was, Sawah Mengering dan Terancam Gagal Panen

Menurut dia, penurunan produksi perikanan dipengaruhi degradasi lingkungan yang mengubah ekosistem laut, sedangkan sektor pertanian terdampak oleh alih fungsi lahan.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Morowali menilai pertumbuhan ekonomi ke depan akan lebih banyak ditopang sektor jasa yang berkembang seiring hadirnya kawasan industri.

"Harapannya dengan adanya industri itu bisa menumbuhkan sektor-sektor jasa lainnya di Kabupaten Morowali. Contohnya UMKM yang setiap tahun terus mengalami peningkatan," ujar Hasyim.

Dengan berkembangnya sektor jasa, pemerintah daerah berharap perekonomian masyarakat tetap tumbuh meski struktur ekonomi Morowali bergeser dari sektor pertanian dan perikanan menuju kawasan industri.